Choose Language
id us

Produk Hukum: Keppres

Keppres No. 187/M Tahun 2004 tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu

November 21st, 2008 6:40 am


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :187/M TAHJUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

:

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat Keputusan Nomor 98/SK/KPU/Tahun 2004, tabggal 4 Oktober 2004, telah menetapkan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2004-2009, dan Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah dan dilantik dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2004;

b. bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden di dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;

c. bahwa mereka yang tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dipandang mampu dan cakap diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;

Mengingat

:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan terhitung mulai saat pelantikan mengangkat sebagai Menteri Negara, masing-masing atas nama :

1.

Sdr. Widodo A.S., S.I.P

-

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2.

Sdr. Ir. Aburizal Bakrie

-

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3.

Sdr. Prof. Dr. Alwi Sihab

-

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4.

Sdr. Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra

-

Menteri Sekretaris Negara

5.

Sdr. H. Moh. Maruf, S.E.

-

Menteri Dalam Negeri;

6.

Sdr. Dr. Nur Hassan Wirajuda

-

Menteri Luar Negeri;

7.

Sdr. Prof. Dr. Juwono Sudarsono

-

Menteri Pertahanan;

8.

Sdr. Dr. Hamid Awaluddin. S.H.

-

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9.

Sdr. Dr. Jusuf Anwar

-

Menteri Keuangan;

10.

Sdr. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro

-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

11.

Sdr. Dr. Ir. Andung Nitimiharja

-

Menteri Perindustrian;

12.

Sdr. Dr. Marie Elka Pangestu

-

Menteri Perdagangan;

13.

Sdr. Dr. Ir. Anton Apriyantono M.S

-

Menteri Pertanian;

14.

Sdr. H. M.S. Kaban, M.Si

-

Menteri Kehutanan;

15.

Sdr. Ir. M. Hatta Rajasa

-

Menteri Perhubungan;

16.

Sdr. Freddy Numberi

-

Menteri Kelautan dan Perikanan;

17.

Sdr. Drs. Fahmi Idris

-

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

18.

Sdr. Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.H.E

-

Menteri Pekerjaan Umum;

19.

Sdr. Dr. Fadilah Supari

-

Menteri Kesehatan;

20.

Sdr. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.A

-

Menteri Pendidikan Nasional;

21.

Sdr. Drs. H. Bachtiar Chamsyah

-

Menteri Sosial;

22.

Sdr. M. Maftuh Basyuni

-

Menteri Agama;

23.

Sdr. Ir. Jero Wacik, S.E

-

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

24.

Sdr. Dr. Kusmayanto Kadiman

-

Menteri Negara Riset dan Teknologi;

25.

Sdr. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si

-

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah;

26.

Sdr. Ir. Rachmat Witoelar

-

Menteri Negara Lingkungan Hidup

27.

Sdr. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, S.S., M.A

-

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

28.

Sdr. Drs. Taufik Effendi, M.B.A

-

Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara

29.

Sdr. Drs. Saifullah Yusuf

-

Menteri Negara Pembanguan Daerah Tertinggal;

30.

Sdr. Dr. Sri Mulyani Indrawati

-

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

31.

Sdr. Sugiharto, S.E., M.B.A

-

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

32.

Sdr. Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., MALD

-

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

33.

Sdr. Drs. Muhammad Yusuf Asyari, AK., M.Si

-

Menteri Negara Perumahan Rakyat;

34.

Sdr. Adhyaksa Dault, S.H., M.Si

-

Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;

35.

Sdr. Abdul Rachman Saleh, S.H., M.H

-

Jaksa Agung dengan Kedudukan Setingkat Menteri Negara;

KEDUA

:

Keputusan Presiden ini mulai perlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keaungan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Para pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya :
wakil sekretariat kabinet,

ERMAN RAJAGUGUK

451

Dokumen Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved