Segera Bergabung dengan OECD, Strategi Mewujudkan Indonesia Emas 2045

PARIS – Indonesia mematangkan rencana untuk bergabung menjadi anggota The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan target pembangunan sesuai amanat Visi Indonesia Emas 2045. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Paris, Kamis (5/10), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan  komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, menuju negara ekonomi maju pada 2045. "Kami memiliki pekerjaan rumah yang harus dilakukan, mengenai pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau, keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan banyak lainnya. Dengan bergabung dengan OECD, akan memberikan peluang besar untuk kami mereformasi dan mengubah Indonesia ke standar internasional dalam aspek-aspek tersebut," ujar Menteri Suharso.

Segera bergabungnya Indonesia sebagai anggota OECD juga dimaknai melalui penyusunan peta jalan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah di Indonesia, baik dokumen perencanaan di pusat maupun di daerah. Peta jalan tersebut disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang akan segera ditetapkan menjadi undang-undang, dengan target pembangunan di antaranya mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 6-7 persen per tahun serta lepas dari middle income trap dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Keanggotaan Indonesia dalam OECD juga akan mendorong kerja sama ekonomi biru atau antara Kementerian PPN/Bappenas dengan OECD yang akan berkontribusi terhadap komitmen Indonesia untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru merupakan upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan sehingga turut mendukung pelestarian laut beserta ekosistem pendukungnya. Kerja sama Indonesia-OECD terkait ekonomi biru diharapkan dapat memperluas akses berbagi data, analisis, hingga pengalaman pakar agar Indonesia bisa mendapatkan evaluasi yang komprehensif terkait potensi ekonomi biru di tanah air. “Salah satu upaya adalah dengan membentuk satuan tugas mengenai ekonomi biru ASEAN sebagai panduan untuk melaksanakan langkah-langkah. Indonesia juga berencana menyelenggarakan Forum Ekonomi Biru ASEAN yang kedua untuk melanjutkan proses tersebut,” jelas Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam pertemuan dengan Direktur Kerja Sama Pembangunan OECD María del Pilar Garrido Gonzalo.