Digitalisasi dan Integrasi Data Lintas Sektor sebagai Game Changer Pembangunan Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan, khususnya pembenahan dan integrasi data nasional, merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pembangunan.

“Pak Luhut selalu mengatakan bahwa e-government, e-digital, dan digitalisasi itu sebuah game changer. Mengapa kita pernah dihargai sebagai salah satu model pembangunan di Asia? Karena pertama kita membenahi data yang ada pada waktu itu. Data yang tidak lengkap dilengkapi, data yang tidak tepat diperbaiki, data yang kurang pas dibuat semakin presisi,” ujar Menteri Rachmat Pambudy pada Forum Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).

Menteri Rachmat Pambudy mengimbuhkan, pembangunan nasional yang dimulai pada 1 April 1969 diawali dengan data kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat. Selanjutnya, pemerintah menggunakan data tersebut untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pangan hingga layanan dasar lainnya, yang dipenuhi melalui pembangunan SD Inpres, Pasar Inpres, dan berbagai infrastruktur sosial.

Saat ini, prinsip yang sama diterapkan kembali melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang menegaskan integrasi data lintas sektor sebagai prasyarat mutlak bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif. SDI bukan sekadar platform teknis, melainkan alat konsolidasi kebijakan yang memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja dengan satu referensi data yang sama.

“Dengan layanan katalog data nasional di Satu Data Indonesia, seluruh subscriber akan selalu ter-update dengan setiap perubahan, karena di dalamnya sudah terdapat metadata, kode referensi, dan data induk yang terus diperbarui,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pun mendukung pernyataan tersebut. Menurut Luhut, digitalisasi berbasis data akan mempersempit ruang kebohongan dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Wamen Ribka menekankan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung transformasi digital nasional. Keberhasilan program piloting digitalisasi bantuan sosial ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan akurasi data penerima manfaat hingga tingkat paling bawah.