BERITA FOTO: Workshop Best Practices Program-Program Penunjang Kebijakan Ekonomi Pemerataan

JAKARTA – Senin (27/3), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro memberikan arahan pada “Workshop Best Practices Program-program Penunjang Kebijakan Ekonomi Pemerataan” di Aula Serbaguna SG 1-2 Bappenas. Selanjutnya acara diisi oleh paparan dari 7 pemateri yang dipandu oleh Staf Ahli Kementerian PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Rudy Soeprihadi Prawiradinata. Hadir pula Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Imron Bulkin dan jajaran Pejabat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan workshop tersebut menurut penuturan Menteri Bambang adalah untuk berkontribusi lebih banyak kepada program Ekonomi Pemerataan yang sedang didorong oleh pemerintah. Konsep model ekonomi yang diharapkan berfokus pada pemerataan yang salah satunya didukung oleh keterlibatan banyak kelompok masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Untuk itu, perlu adanya pendamping yang kuat. Workshop ini membahas 7 program yang dianggap berhasil dijalankan dengan kerjasama Bappenas dan diharapkan dapat menjadi program nasional untuk mendukung program Ekonomi Pemerataan.

Paparan 7 program tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Promoting Rural Income Throught Support for Markets in Agriculture (PRISMA) yang disampaikan oleh  Direktur Pangan dan Pertanian Sri Yanti; (2) Indonesia Cooperative Busiiness Development Alliance/Sustainable Cooperative Agriculture Alliance (ICBDA/SSCA) disampaikan oleh Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Muhammad Cholifihani; (3) Coastal Community Development Project (CCDP)  disampaikan oleh Plt. Direktur Kelautan dan Perikanan Sri Yanti; (4) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Vivi Yulaswati.

Selanjutnya, (5) Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan (Pengembangan Desa Wisata) yang disampaikan oleh Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Leonardo Teguh Sambodo; (6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Reforma Agraria disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Uke Muhammad Husein; dan terakhir (7) Local Resourced Based (LRB) disampaikan oleh Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Mahatmi Parwitasari Saronto.