Bappenas Sampaikan Apresiasi Kerjasama UNFPA dan Pemerintah Jepang dalam Perlindungan Masyarakat Rentan

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi kerja sama United Nations Population Fund (UNFPA) dalam program Leaving No One Behind (LNOB) yang melindungi perempuan dan populasi rentan di Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Program LNOB yang didukung Pemerintah Jepang ini berkontribusi terhadap pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan akses universal, terutama dalam memastikan penguatan integrasi layanan kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender, pelayanan kesehatan dan sosial terintegrasi bagi kelompok rentan, serta pengelolaan data terutama pada situasi bencana pandemi Covid-19, dan masa pasca pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak luar biasa cukup signifikan di seluruh aspek kehidupan dan berpotensi menghasilkan kerentanan. Kita ketahui bahwa perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, sering kali menjadi kelompok paling rentan terefleksi di dalam rencana kerja tahun 2023,” tutur Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi pada Penutupan Proyek Leaving No One Behind: Diseminasi Pembelajaran dan Praktik Baik, Jumat (30/9).

Kerja sama yang dilakukan dengan Pemerintah Jepang sejak April 2021 ini menghasilkan 64 produk pengetahuan dalam merespons dampak Covid-19 pada kelompok rentan. Produk tersebut dalam bentuk laporan penelitian, standard operational procedure, pedoman, modul pelatihan, video, siniar, selebaran, poster, dan buklet yang ditulis dalam huruf braille yang dirancang untuk komunitas tunanetra, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Materi pengetahuan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pelatihan dan sebagai referensi bagi tenaga kesehatan, responden KBG dan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial dan kesehatan selama masa pandemi. Sebanyak 102.203 orang telah dijangkau melalui pendidikan publik dan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan seksual dan reproduksi, KBG dan pandemi.

“Setiap satu produk membutuhkan satu kolaborasi antar kementerian/lembaga, kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, non-state actors, dan akademisi,” tutur Sesmen Taufik. Dalam melaksanakan program LNOB, UNFPA bekerja sama dengan 15 mitra pemerintah dan nonpemerintah di 76 kabupaten dan kota di 22 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, untuk mendukung lansia dan para penyandang disabilitas, program ini mendistribusikan 877 alat bantu untuk memudahkan mobilitas mereka dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. Mengingat pandemi juga mempengaruhi mata pencaharian dan kondisi finansial orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) dan semakin menurunkan kemampuan mereka untuk mengakses terapi antiretroviral, program LNOB juga mendistribusikan 2000 bantuan voucer tunai untuk biaya transportasi bagi ODHIV yang perlu mengakses layanan kesehatan dan KBG.

“Dengan banyaknya produk pengetahuan dengan jumlahnya lebih dari 60 ini, perlu kita perkuat knowledge management untuk menentukan knowledge sharing yang efektif dan efisien, apakah model-model ini akan dilanjutkan, dilakukan scale up, ini akan menjadi hal yang sangat penting, tahapan yang krusial saat kita melakukan closing project, demi meningkatkan akses dan layanan ke depan agar semakin mudah dijangkau dan semakin berkualitas,” tutup Sesmen Taufik.