Bappenas–GIZ Luncurkan Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan, Perkuat Arah Kebijakan Transisi Energi Nasional

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi Indonesia–Jerman yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH meluncurkan buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (25/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan transisi energi nasional yang tidak hanya berfokus pada target energi terbarukan secara terpadu, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing wilayah di Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. “Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan. Di saat yang sama, transformasi besar ini pasti akan mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan kita secara radikal. Oleh sebab itu, jalannya transisi harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia H.E. Ralf Beste menegaskan komitmen Pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. “Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar H.E. Ralf Beste.

Buku yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN ini memberikan pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan ini relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo juga menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah. “Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” jelas Deputi Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Oleh karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, “Buku ini dapat menjadi rujukan bersama dalam membangun fondasi transisi energi yang terintegrasi, menyelaraskan ketahanan energi, memajukan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dan transisi energi yang lebih ramah lingkungan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Net Zero Emission sesuai potensi kewilayahan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan m akmur dalam kerangka Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel bertajuk “Kewilayahan sebagai Titik Tolak Keberhasilan Transisi Energi dalam Memperkuat Ketahanan Energi Nasional” yang dimoderatori oleh Senior Ahli Transisi Energi Nasional BRIN Joko Santosa dengan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, DEN, akademisi, dan pemerintah daerah untuk membahas strategi menerjemahkan transisi energi ke dalam strategi pembangunan yang lebih operasional dan berbasis wilayah.

Anggota Pemangku Kepentingan Industri DEN Satya Widya Yudha menegaskan pentingnya pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mampu menjembatani target nasional dengan realitas implementasi di daerah. “Keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh target nasional yang ambisius, tetapi juga oleh kemampuan menerjemahkan target tersebut ke dalam strategi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pendekatan kewilayahan justru akan memperkuat peluang pencapaian target nasional,” ujar Satya.

Sementara itu, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Dody Virgo Sinaga menambahkan bahwa kebutuhan energi setiap wilayah perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. “Sekarang, kita harus lihat juga mana-mana saja yang membutuhkan energi dan supply energi. Kita harus hitung. Mungkin di tempat-tempat tertentu energi tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang remote, kepulauan, atau daerah terluar sebagainya? Tentu kita harus memperhatikannya,” jelas Direktur Dody.

Guru Besar Universitas Indonesia dan Pakar Sistem Energi Prof. Widodo Wahyu Purwanto menambahkan bahwa pendekatan berbasis wilayah dapat membantu memastikan pemanfaatan sumber daya energi yang lebih optimal sesuai karakteristik lokal, sekaligus meningkatkan efisiensi investasi energi di masa depan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.