10 TAHUN OGP, INDONESIA TEGASKAN KOMITMEN GOOD GOVERNANCE DAN KENAIKAN IPK

JAKARTA – Tahun 2021 menandai satu dasawarsa pelaksanaan Open Government Partnership (OGP).  Pada 2011, Indonesia mendirikan OGP bersama dengan tujuh negara lain, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina. Dimulainya inisiasi OGP membuka kesempatan bagi perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan kemajuan dalam inisiatif dan implementasi pemerintahan terbuka hingga memberantas korupsi. Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Open Government Partnership Global Summit yang diselenggarakan secara hybrid di Seoul, Korea Selatan, pada 15-17 Desember 2021, Presiden RI Joko Widodo beserta 13 kepala negara lainnya menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan good governance, terutama sebagai langkah strategis dalam penanganan pandemi Covid-19.

Saat ini, 78 negara dan 76 pemerintah daerah dari seluruh dunia bergabung menjadi anggota OGP. Dalam pelaksanaan tingkat nasional, Indonesia didukung Sekretariat Bersama yang diampu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden. Menyambut 2022 mendatang, Indonesia membidik kenaikan peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency Internasional. Pasalnya, IPK 2020 mencatat Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Peringkat tersebut harus terus ditingkatkan, mengingat kurangnya transparansi dalam alokasi sumber daya akan melemahkan efektivitas respons penanganan pandemi Covid-19.

 

Good governance berlandaskan transparansi juga akan menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi dalam jangka panjang. Semangat open government, transparansi, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan, terutama sebagai bagian dari penanganan Covid-19. Bagi Indonesia, good governance itu penting, tidak hanya di saat krisis. Indonesia selalu menjadi pendukung dalam agenda prioritas OGP,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mewakili Indonesia mewakili yang terpilih menjadi anggota Dewan Pengarah Open Government Partnership periode 2019-2022.

 

Upaya kolektif dan sinergi semua pemangku kepentingan diperlukan dalam melawan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang. Sejalan dengan Perjanjian Paris, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi tindakan dalam penanganan dampak perubahan iklim sebagai wujud komitmen dalam mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebagai anggota pendiri OGP, Indonesia akan terus mendukung semangat good governance di tingkat global, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. “Presidensi G20 Indonesia akan terus mempromosikan integritas dengan memperkuat sistem dan institusi antikorupsi kita, menggunakan pelajaran dari penanganan pandemi untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi di masa depan,” pungkas Menteri Suharso.

 

 

Jakarta, 22 Desember 2021

 

Parulian Silalahi                                                         

Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Kementerian PPN/Bappenas


Komentar (0)

Tinggalkan Komentar