Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Wujudkan Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan, Bappenas Berbagi Hasil Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan UU Desa

September 30th, 2020 4:44 pm


JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) dan The SMERU Research Institute menyelenggarakan Webinar “Berbagi Hasil Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan UU Desa”, Rabu (30/9). Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan berbagai pihak untuk memahami konteks, kedalaman, dan mekanisme aksi kolektif lokal perempuan sehingga dapat memaksimalkan implementasi UU Desa, mendorong kemanfaatan pembangunan yang lebih luas, sekaligus mengurangi ketertinggalan perempuan dalam pembangunan, baik sebagai agen maupun penerima manfaat. “Saya berharap hasil kajian ini dapat digunakan beragam pihak sebagai masukan untuk mendorong sinergi multipihak agar tujuan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dapat dicapai, serta memberikan manfaat bagi perempuan di seluruh pelosok desa Indonesia,” jelas Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko.

Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan UU Desa dilaksanakan selama 2019 di 9 provinsi, 12 kabupaten, dan 14 desa di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan NTB. Kajian ini menghasilkan 12 temuan kunci, dengan tiga temuan utama. Pertama, setiap lokasi penelitian memiliki keragaman sosial ekonomi termasuk mata pencaharian, geografi, infrastruktur, sumber daya alam, dan demografi. Kedua, keragaman tersebut memengaruhi tipe aktivitas dan gerakan kolektif kelompok perempuan dalam mendorong kebijakan, program, dan perencanaan serta pemberian layanan di desa yang pro pada perempuan. Ketiga, perbedaan konteks ini juga menyebabkan perbedaan kepentingan dan dinamika politik-ekonomi, peraturan dan kebijakan, aktor negara dan non negara yang berpengaruh, afiliasi agama, norma sosial dan adat yang berlaku, serta jenis jaringan sosial yang dominan. Misalnya adanya kebijakan desa terkait perlindungan pada pekerja migran, pada kegiatan sekolah perempuan, perlindungan dari kekerasan domestik, serta peningkatan kehidupan ekonomi keluarga. 

“Berbagai variasi kondisi tersebut merupakan peluang dan tantangan untuk menciptakan keragaman kebijakan bagi perempuan dalam wewenang, kekuasaan, dan pengambilan keputusan di tingkat daerah seluruh Indonesia. Juga menjadi tantangan sebagai penghalang bagi inklusi gender karena telah mempersempit ruang bagi perempuan secara individu dan kolektif dalam memengaruhi kebijakan. Penelitian ini membuktikan keterlibatan perempuan dalam implementasi UU Desa berhasil memperkenalkan berbagai inisiatif dan layanan yang menjangkau banyak orang di komunitas, termasuk yang paling rentan. Hal ini juga relevan dengan kondisi saat ini karena beberapa bantuan Covid-19 di Indonesia disediakan Dana Desa. Perempuan berada di garis depan dalam menanggapi dan berinovasi dalam bidang ini, tetapi mereka juga menanggung beban dan risiko yang signifikan di bawah pandemi,” jelas Ketua Tim Peneliti dari University of Melbourne Rachael Diprose.

Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan UU Desa ini sebagian besar menggunakan penelitian kualitatif metode campuran, didukung analisis kuantitatif, termasuk wawancara dan diskusi kelompok terarah tentang riwayat hidup secara mendalam yang melibatkan lebih dari 600 orang, serta data dikumpulkan melalui observasi dan percakapan informal dengan lebih banyak melibatkan perempuan dan anggota masyarakat saat tim peneliti tinggal di lokasi penelitian pada 2019. “Hasil penelitian memperlihatkan kegiatan penguatan kelompok perempuan di tingkat desa, makin mendorong pembangunan desa lebih dapat membawa manfaat yang lebih luas, tidak hanya pada para perempuan, tapi juga bagi keluarga mereka. Perempuan merupakan agen pembangunan yang tangguh demi memastikan pembangunan desa membawa manfaat bagi warga kebanyakan,” tambah Peneliti senior Universitas Gajah Mada Amalinda Savirani. Webinar ini turut dihadiri Minister Counsellor Governance and Human Development Australian Department of Foreign Affairs and Trade Kirsten Bishop yang juga membuka webinar, tim peneliti dari University of Melbourne dan Universitas Gajah Mada, pemerintah pusat, pemerintah daerah, CSO, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait.

380

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//