Choose Language
id us

Usul Perkuat Kemaritiman dan Kedaulatan Negara

May 2nd, 2016 2:34 pm


JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia pada forum diskusi Musrenbangnas 2016 selain mengusulkan pembangunan infrastruktur, juga menyampaikan beragam usulan penting terkait memanfaatkan potensi kemaritiman dan menjaga kedaulatan negara. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Fredrick Ellia menyatakan kondisi daerah perbatasan di sana sangat membutuhkan perhatian dan pembangunan dalam segala aspek.

Khususnya pembangunan kemaritiman di Kaltara yang memiliki potensi kuat. Untuk perencanaan pembangunan ke depan Kaltara menjadi fokus pengembangan sentra perikanan dan kelautan. Menurut Fredrick, fokus pembangunan kemaritiman meliputi kelautan dan perikanan saja sudah cukup dapat meningkatkan perekonomian. Apalagi jika didukung dengan pengembangan potensi lain seperti sektor pertanian dan pariwisata.

Selain usul perkuat kemaritiman, Fredrick tengah konsen pada isu kedaulatan negara di daerah perbatasan. Selain mengalami ketertinggalan, ada isu kedaulatan negara yang krusial. Ia menyebutkan di salah satu pulau di daerah perbatasan bernama Pulau Kayu Mati terdapat aktivitas ilegal dari warga negara asing.

”Kondisi daerah perbatasan bukan hanya masalah infrsatruktur namun masalah sosial budaya dan kedaulatan negara. Misalnya di Pulau Kayu Mati ada indikasi bahwa negara asing melakukan aktivitas secara fisik di sana. Saya sendiri belum datang ke sana namun menerima laporan dari masyarakat di sana. Kami sudah melaporkan pada aparat berwenang mengenai masalah kedaulatan ini,” jelas Fredrick.

Kemudian menurut data Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Nunukan di Kaltara menjadi pintu gerbang penyelundupan narkotika. Daerah perbatasan Kaltara juga menjadi celah trafficking atau perdagangan manusia. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kaltara Timbul Sibarani pun menyampaikan masalah sosial budaya yang terjadi di daerah perbatasan Kaltara antara lain seperti trafficking yang meningkat, sulitnya masyarakat berobat ke ibukota terdekat dan sering ditolak berobat ke Malaysia, hingga kerugian masyarakat lokal dalam kegiatan perdagangan barang.

Fredrick menuturkan, ”Kondisi daerah Kaltara yang sangat memerlukan perhatian khususnya yang berbatasan dengan negara Malaysia. Banyak sekali permasalahan di sana. Harusnya negara ini malu kalau daerah perbatasannya lebih buruk kondisinya dibanding negara tetangga. Untuk itu usulan kami paling banyak bidang maritim, infrastruktur di daerah terpencil dan perbatasan serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.”

Dalam diskusi pun disampaikan bahwa banyak daerah perbatasan sulit diakses karena jalanan rusak parah di musim penghujan. Adapula daerah yang terisolasi karena jalanan rusak, hingga hanya dapat dicapai dengan menggunakan pesawat berbiaya tinggi. Warga sulit mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mumpuni karena terkendala konektivitas.

Dari semua permasalahan tersebut Fredrick berharap agar usulan-usulan pengembangan daerah perbatasan di Kaltara diprioritaskan untuk diakomodir oleh Bappenas. Terutama meningkatkan tindakan preventif menjaga daerah perbatasan, kepulauan dan keamanan laut. Sedikit titik cerah menjadi angin segar baginya ketika Kementerian/Lembaga memiliki kesepahaman yang sama untuk tindakan preventif itu melalui pembahasan penguatan sistem pengawasan terpadu dengan adanya usulan memperbanyak pos pengamanan dan pengawasan.

”Musrenbangnas kali ini membuat kami di pemerintahan daerah puas berdiskusi dengan pemerintah pusat dan kementerian lembaga terkait. Juga lebih leluasa mengajak SKPD sehingga pembahasan lebih komprehensif. Kami juga dapat mengklarifikasi dan memahami dengan jelas mengapa sebuah usulan ditolak atau ditunda. Kami senang, ini kemajuan yang sangat bagus,” tutup Fredrick.

582

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//