Berita Utama

Survei Akses dan Inklusi Keuangan Indonesia (SoFIA) Mendukung Data Berkualitas untuk Mewujudkan Keuangan Inklusif

May 22nd, 2017 6:33 pm


JAKARTA – Senin (22/5), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro menyebutkan perlunya data berkualitas untuk mewujudkan keuangan inklusif pada acara Launching the Result of The Survey on Financial Inclusion and Access (SoFIA) atau Survei Akses dan Inklusi Keuangan Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta. Hasil SoFIA memberikan informasi vital sebagai langkah awal untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada 2016, juga memberikan bantuan terhadap institusi keuangan untuk memperluas basis konsumennya.

Menurut Menteri Bambang, pemerintah dan para stakeholders memerlukan data dan informasi mengenai persepsi, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat yang saat ini ketersediaannya masih terbatas untuk mewujudkan inklusi keuangan. Tanpa adanya informasi tersebut, sulit merancang pendekatan yang tepat sasaran. Informasi dan analisis yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat, terutama yang belum tersentuh jasa perbankan pun dibutuhkan untuk menyediakan bukti yang kuat bagi penyusunan kebijakan dan pengembangan produk keuangan yang sesuai.

“Saya percaya data berkualitas mengenai akses keuangan masyarakat akan sangat membantu kita semua dalam mewujudkan akses keuangan yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi,” jelas Menteri Bambang.

Untuk penyediaan data berkualitas itu, BAPPENAS bekerja sama dengan pemerintah Australia, pemerintah Swiss, serta Oxford Policy Management, telah melaksanakan survei SoFIA mengenai permintaan dan penggunaan jasa keuangan di kawasan timur Indonesia. Para regulator, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta beberapa praktisi industri, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI, juga turut berpartisipasi aktif dalam desain survei SoFIA tersebut. Upaya ini sekaligus mendukung pencapaian SNKI  dan menyadari pentingnya mendapatkan bukti dan data yang berkualitas.

Sebelumnya, sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya inklusi keuangan di Indonesia, pada bulan November 2016 Presiden Joko Widodo meluncurkan SNKI melalui Perpres No. 82 tahun 2016. Di dalam dokumen tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia agar dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 75 persen pada tahun 2019.

“Keuangan inklusif telah menjadi agenda penting pembangunan baik di tingkat nasional maupun internasional. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah,” tutur Menteri Bambang.

Target dalam SNKI diharapkan dapat dicapai dengan berfokus pada lima pilar, yaitu: (1) Edukasi keuangan; (2) Hak properti masyarakat; (3) Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan; (4) Layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta (5) Perlindungan konsumen. Kelima pilar tersebut ditopang oleh tiga fondasi, yaitu kebijakan dan regulasi yang kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif. Hasil Survei dalam SoFIA pun diharapkan dapat mendukung pencapaian target-target pencapaian SNKI ini.

Kegiatan survei dalam SoFIA berupaya mengukur dan menggambarkan akses dan penggunaan jasa keuangan oleh semua penduduk dewasa dalam berbagai tingkat pendapatan dan aspek demografi lainnya. Implementasi SoFIA yang pertama ini mencakup empat provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan dengan jumlah sampel sebanyak 20.000 individu.

Survey SOFIA menghimpun informasi-informasi mengenai persepsi, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat; jenis produk yang digunakan dalam bertransaksi, menabung, meminjam, memanfaatkan asuransi dan mengirimkan uang; faktor pendorong serapan dan penggunaan produk keuangan; serta hambatan terhadap akses dan pemanfaatan produk dan jasa keuangan.

Hadir mendampingi Menteri Bambang dalam acara launching, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Leonard Tampubolon yang memberikan sambutan penutup dan Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas Muhammad Cholifihani. Selain itu, hadir pula beberapa pembicara antara lain, Fleur Davis (Minister Counsellor Australian Embassy Jakarta), Martin Stottele (Head of Swiss Economic Cooperation-SECO Indonesia), Agus Sugiarto (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK), serta Maria Abigail Carpio (Financial Sector Specialist/ SoFIA Team Leader).

146

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2017 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved