Choose Language
id us

Sulawesi Utara Punya Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan

April 28th, 2016 2:28 pm


JAKARTA – Sejalan dengan Agenda Prioritas Nawacita dalam Kabinet Kerja, Provinsi Sulawesi Utara konsisten melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan sembilan aspek dalam nawacita. Khususnya sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah 2017, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Roy Oktavianus Roring menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di Sulawesi Utara saat ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

Sulawesi Utara saat ini dipimpin oleh pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw periode 2016-2021. Roy menyebutkan dalam rangka percepatan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah, gubernur mencanangkan program yang disebut Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). Hal ini sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun dalam RPJMD dan disosialisasikan oleh Bappeda Provinsi Sulut.

”Kami mencoba menyesuaikan dengan Nawacita yaitu membangun dari pinggiran dan perbatasan. Di Sulut ada 3 provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina.  Maka salah satu prioritas gubernur adalah penanggulangan kemiskinan di daerah. Untuk itu usulan terbanyak dari daerah kami adalah berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,” jelas Roy.

Adapun program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan di daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Utara. Roy berharap dari pelaksanaan Musrenbangnas 2016 ini lebih banyak lagi usulan daerah terkait pengentasan kemiskinan yang diakomodasi.

Usulan prioritas pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Sulawesi menyasar pembangunan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja, serta kegiatan-kegiatan prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan. Roy beranggapan jika warga masyarakat memiliki skill didukung majunya pendidikan dan kesehatan maka mereka akan lebih produktif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada negara. Apalagi Sulut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan dukungan kuat pemerintah.

Selain itu isu daerah perbatasan juga menjadi concern perencanaan pembangunan nasional di Sulut.  Sebab, dari 92 pulau terluar di Indonesia, 11 pulau terluar berlokasi di Sulut. Salah satu usulan daerah yang disampaikan Roy yaitu adanya perhatian pemerintah pusat membangun jalan strategis nasional di setiap pulau terluar itu.

Roy menjelaskan, ”Meski hanya dibangun sekitar 5 kilometer saja jalan strategis nasional dari dana APBN di setiap pulau itu sudah cukup, sebagai bukti adanya perhatian dari pemerintah pusat. Misalnya di pulau-pulau terluar seperti Pulau Miangas, Kawalusu dan Kawio saya usulkan kalau boleh mendapat dana alokasi khusus untuk pembangunan jalan-jalan di perbatasan.”

Usulan itu bukan tanpa sebab. Dengan dibangunnya konektivitas darat di pulau terluar tersebut dapat meningkatkan geliat ekonomi. Sekaligus mendukung upaya-upaya pengentasan kemiskinan di daerah perbatasan tersebut. Menurut Roy Selama ini angkutan logistik darat terkendala kurangnya jalan strategis nasional di dalam pulau.

Aspek infrastruktur pun masih jadi menu utama pembangunan di Sulut. Dalam konektivitas, membantu percepatan pembuatan jalan tol, jalur kereta api Manado-Bitung, Bitung-Gorontalo hingga pembangunan energi dan Kawasan Ekonomi Khusus. Sementara itu potensi strategis pengembangan pariwisata belum menjadi prioritas dalam RKP 2017, sehingga saat ini hanya dilakukan persiapan dan kajian saja.

Roy juga menyampaikan informasi bahwa Sulawesi Utara telah melaksanakan Musrenbang RPJMD pada 18 April 2016 lalu yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Ia menyambut gembira pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan nasional yang dianggap dapat mengakomodasi kebutuhan daerah dengan lebih maksimal.

”Perubahan pendekatan ini menghadirkan kembali roh Bappenas sebagai pusat perencanaan pembangunan nasional. Lewat gubernur dan wakil gubenur di daerah sudah menekankan kepada seluruh SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) bahwa semua program kegiatan pembangunan yang dijalankan harus melalui perencanaan Bappeda. Sehingga fungsi Bappeda dan Bappenas semakin menguat,” tegas Roy.

Ia melihat ketika perencanaan tidak terintegrasi maka target dan sasaran tujuan pembangunan sulit tercapai. Dengan pendekatan perencanaan pembangunan terintegrasi, semua sektor bekerjasama menjalankan program prioritas sehingga aktivitas pembangunan akan lebih maksimal dan terukur. Selain itu setiap pihak mengetahui dengan jelas peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

 

1952

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//