Choose Language
id us

Berita

Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan Perencana Kementerian PPN/Bappenas untuk Mendukung Reformasi Sumber Daya Manusia

May 19th, 2017 5:00 pm


JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas merupakan system integrator yang memadukan semua kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas nasional sehingga berdampak pada meningkatnya peran dan kewenangannya. Untuk itu, diselenggarakan acara Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan Perencana Kementerian PPN/Bappenas sebagai upaya preventif akan meningkatnya peran dan wewenang tersebut pada Jumat (19/5) di Aula Serbaguna Bappenas.

Pada acara yang dihadiri segenap pejabat Eselon I, II, III dan IV beserta seluruh perencana dan pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Imron Bulkin menyebutkan dalam sambutannya, beberapa urgensi implementasi kode etik dan kode perilaku pegawai dan perencana di Kementerian PPN/Bappenas.

“Kebijakan anggaran belanja yang diberlakukan tidak lagi berdasarkan pendekatan money follow function tetapi money follow program bermakna bahwa kebijakan penganggaran berbasis pada program prioritas nasional. Bahkan dituntut sampai level satuan tiga dan identifikasi proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan. Hal ini akan berdampak pada makin meningkatnya kewenangan Kementerian PPN/Bappenas,” jelas Imron.

Urgensi selanjutnya yaitu amanat Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Stranas Pemberantasan Korupsi Tahun 2012-2025 yang menyebutkan diperlukannya reformasi sistem dan kelembagaan yang salah satunya terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan integritas SDM.

Urgensi yang ketiga seperti ditekankan pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Guspika, Inspektur Utama Roni Dwi Susanto menuturkan sosialisasi ini dianggap perlu terkait telah ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan Perencana Kementerian PPN/Bappenas dan juga Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017. Selanjutnya, secara detil Roni memaparkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan Perencana di Kementerian PPN/Bappenas.

Pada kesempatan sosialisasi itu juga dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan kode etik dan kode perilaku yang diwakili oleh pejabat dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas. Penandatanganan ini merupakan bukti komitmen pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka  reformasi SDM.

Dalam acara ini hadir pula memberikan keynote speech, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana. Menurut penjelasan Bima, terdapat dua Pilar Utama dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu falsafah profesionalisme dan sistematis. Berdasarkan dua falsafah itu. seseorang disebut profesional jika memiliki kompetensi yang bisa dibuktikan dan biasanya melalui sertifikasi.

“Ini standar global. Proof of evidence dilakukan lewat sertifikasi keahlian. Kita perlu mengidentifikasi kompetensi keahlian. Yang membedakan setiap perencana adalah dari spesialisasi kompetensi. Maka harus ada upaya rutin untuk membangun kompetensi, terutama kompetensi perencana,” ujar Bima.

Terkait hal itu, Imron pun menjelaskan hal-hal penting yang perlu ditindak lanjuti antara lain: (1) Pendekatan komitmen kepatuhan terhadap Kode etik dan perilaku yang akan dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai di seluruh unit kerja; (2) Pentingnya peningkatan kompetensi teknis pegawai dalam membangun sistem sosiokultural yang menjadikan kompetensi sebagai salah satu kode etik dan kode perilaku pegawai dan perencana; (3) Implementasi kode etik dan perilaku pegawai sangat perlu diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat atau pemangku kepentingan.

“Kita harus memastikan dan menjaga proses kerja yang telah dan akan kita lakukan bersama mencapai target yang kita harapkan dengan mematuhi kode etik dan kode perilaku yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan pengawasan dari atasan langsung pegawai dan penegakan disiplin yang bekerjasama dengan inspektorat utama. Proses ini menjadi sangat penting karena melibatkan semua pihak sehingga perlu membangun kepercayaan antar semua pihak,” tutup Imron.

1447

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//