Choose Language
id us

Berita Utama

SIARAN PERS: Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,3% serta Pengurangan TPT 5,3 – 5,6% dan Tingkat Kemiskinan 9,5 – 10,5% pada 2017

August 16th, 2016 9:02 pm


JAKARTA (16/8) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan penjelasan seputar pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pengurangan ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan pada 2017 pada acara Konferensi Pers Penyampaian Keterangan Pemerintah tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2017 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak.

Menteri Bambang menegaskan pertumbuhan ekonomi adalah syarat fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 5,3 persen dengan tingkat inflasi sekitar 4 persen dan nilai tukar sebesar Rp 13.300 per dolar AS. “Target pertumbuhan ekonomi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya serta perkembangan ekonomi global terkini,” papar beliau.

Pada 2015, di tengah melambatnya perekonomian dunia, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 4,79 persen. Di 2016, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2 persen. Dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif hingga semester I-2016. Ekonomi Indonesia pada semester I-2016 tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi Indonesia ke depan masih cukup positif dan diharapkan dengan upaya keras pemerintah dan masyarakat, ekonomi Indonesia pada Semester II-2016 dapat tumbuh sebesar 5,36 persen.

Pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen diperkirakan dapat dicapai dengan dukungan empat poin utama. Pertama, investasi akan menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan ekonomi 2017 seiring dengan mulai membaiknya iklim investasi di pusat dan daerah serta promosi investasi yang mulai efektif. Sementara itu, dampak lanjutan dari amnesti pajak diperkirakan akan memberikan sumbangan positif terhadap meningkatnya investasi di 2017. Kedua, daya beli masyarakat yang akan tetap tinggi akibat upaya stabilisasi ekonomi yang terjaga (antara lain melalui: inflasi tetap rendah dan nilai tukar yang relatif stabil), menjaga ketersediaan lapangan kerja yang cukup, serta melanjutkan program bantuan langsung masyarakat yang lebih tepat sasaran.

Ketiga,  pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran 2016 diharapkan dapat memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian sehingga aktivitas ekonomi dapat menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi sisi produksi dengan menitikberatkan pada beberapa sektor produktif, yaitu:

  • Pertanian.  Pertumbuhan sektor pertanian akan didukung oleh kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri melalui intensifikasi pertanian untuk menuju kedaulatan pangan. Pada 2017, sektor pertanian diharapkan tumbuh sebesar 3,9 persen dengan target produksi padi sebesar 77 juta ton. Berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi di antaranya adalah:  1) Pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain; 2) Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi DAS hulu, pembangunan waduk dan embung; 3) Pengendalian konversi lahan dan sertifikasi lahan; 4) Pemutakhiran teknologi untuk peningkatan produktivitas pertanian; 5) Optimalisasi lahan dan pemulihan kesuburan lahan; 6) Reformasi subsidi pupuk dan benih; 7) Bantuan alat dan mesin pertanian; 8) Perbaikan statistik pertanian-perikanan; serta 9) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian/perikanan.

  • Industri pengolahan. Peranan industri pengolahan yang cukup besar ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi 2017, dengan target pertumbuhan sebesar 5,4 persen. Sasaran ini akan didukung dengan upaya peningkatan populasi industri sekitar 9.000 usaha-usaha besar dan sedang, dan 20.000 usaha kecil. Hal ini akan didorong dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional, serta berbagai terobosan di bidang regulasi (seperti: harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Izin Usaha Industri, Kawasan Industri, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri).

  • Perdagangan. Pada 2017, sektor perdagangan diharapkan tumbuh sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan ini akan didukung melalui upaya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan menciptakan distribusi barang yang lebih efisien (baik melalui sarana dan prasarana maupun sistem logistik yang mendukung). 

  • Konstruksi. Sektor konstruksi diharapkan tumbuh sebesar 8,1 persen pada 2017, dengan meningkatnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan proyek-proyek swasta. Mengingat sektor konstruksi lebih banyak dikontribusikan oleh swasta, maka untuk mendorong konstruksi swasta bergerak lebih tinggi maka pemerintah juga akan mendorong berbagai kebijakan stimulus, seperti: suku bunga yang tetap dijaga rendah dan stabil, nilai tukar yang dijaga stabil, inflasi yang terjaga, serta kemudahan perizinan dan ketersediaan barang modal dan bahan baku proyek-proyek konstruksi.

  • Transportasi dan pergudangan, yang diharapkan dapat tumbuh sebesar 7,1 persen pada 2017. Kebijakan sektor transportasi dan pergudangan difokuskan pada pemenuhan sisi suplai angkutan baik melalui penambahan armada maupun pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan jembatan. Pertumbuhan di sektor ini juga akan didorong oleh ekspansi jasa transportasi berbasis aplikasi serta pertumbuhan bisnis kurir sebagai efek dari tumbuhnya bisnis yang berbasis daring/e-commerce.

  • Pengadaan listrik dan gas, yang diharapkan tumbuh sebesar 3,8 persen pada 2017. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan gas, misalnya dengan pengembangan jaringan gas khusus untuk rumah tangga. Sementara itu, penambahan jaringan gas distribusi yang telah selesai di 2016 diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan gas pada 2017.

  • Komunikasi dan informasi. Sektor ini diharapkan tumbuh dengan cukup tinggi (sebesar 10,6 persen), yang akan didorong oleh penetrasi penggunaan telepon seluler, belanja iklan, pengembangan jaringan internet, serta  layanan 4G. Secara spesifik, pengembangan sektor komunikasi dan informasi oleh pemerintah pada 2017 akan dititikberatkan pada: 1) Proyek Palapa Ring, yaitu pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi serta 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia; 2) Program 1.000 wira usaha untuk fasilitasi e-commerce; 3) Pemberian nama domain ID gratis untuk mendorong perkembangan UMKM; 4) Pengembangan akses internet di 800 lokasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus; 6) Pengembangan Base Transceiver Station (BTS) di 137 lokasi; serta 7) Peningkatan akses pita lebar/broadband di 34 lokasi.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus untuk mengurangi ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia. Salah satu agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 adalah memperbaiki distribusi pendapatan dengan perhatian utama pada peningkatan pendapatan penduduk 40 persen ekonomi terbawah. “Perbaikan pendapatan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mengangkat mereka dari kemiskinan, dan akhirnya meningkatkan pemerataan,” tegas Menteri Bambang.

Pada 2017 mendatang, pemerintah menargetkan pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,3-5,6 persen dan tingkat kemiskinan 9,5-10,5 persen. Pemerintah menyadari tantangan tersebut cukup besar, mengingat daya serap tenaga kerja akhir-akhir ini yang rendah diikuti dengan kemiskinan yang juga turun melambat.  Faktor perlambatan ekonomi global masih membayangi perkembangan ekonomi nasional baik pada sisa 2016 maupun 2017 ke depan. Seperti halnya melemahnya harga dan permintaan komoditas internasional yang disebabkan oleh lesunya perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Indikasi ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berbasis komoditas mengalami perlambatan. Dampak dari perlambatan ini diperkirakan masih terasa, menyebabkan perkiraan TPT menjadi lebih tinggi dari perkiraan semula, yaitu menjadi sekitar 5,7 persen tahun 2016, sementara jumlah penduduk miskin pun menjadi lebih sedikit dari target semula sehingga tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 10,6 persen pada akhir 2016.

Terkait penciptaan lapangan kerja, agar dampak pelemahan pertumbuhan ekonomi domestik dan ekonomi global tersebut tidak mempengaruhi pencapaian target pembangunan 2017,  arah kebijakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja pada 2017 di antaranya adalah:

  • Mendorong pembangunan infrastruktur lebih luas, melalui penyediaan anggaran infrastruktur baik melalui APBN maupun infrastruktur yang pembiayaannya melalui BUMN dan Swasta. Dalam jangka pendek, program ini akan menciptakan kesempatan kerja, dan dalam jangka menengah dan panjang  dapat meningkatkan kapasitas ekonomi.

  • Mendorong investasi khususnya investasi industri padat karya. Perbaikan iklim investasi/usaha seperti  pelayanan investasi, penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/ fasilitasi investasi melalui  (a) Penyederhanaan regulasi dan bisnis proses perizinan investasi pusat dan daerah, (b) Pengembangan layanan perizinan terpadu, (c) Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi, (d) Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis, dan (e) Peningkatan kemudahan berusaha melalui antara lain perbaikan kemudahan penegakan kontrak, mempersingkat prosedur perizinan.

  • Pemerintah juga mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu sesuai dengan permintaan industri atau para investor.  Salah satu program prioritas pada tahun 2017 adalah meningkatkan pendidikan vokasi dan keahlian tenaga kerja kepada sekitar 1,1 juta tenaga kerja.

  • Perbaikan iklim ketenagakerjaan yang masih menghambat dan sering kali menyebabkan tidak adanya kepastian usaha, akan di sempurnakan. Penyempurnaan kebijakan ini untuk mengurangi kekakuan dalam pasar tenaga kerja, dengan sasaran menurunkan peringkat efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih ada di peringkat atas.

  • Program APBN yang secara langsung ditujukan untuk menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas akan terus dipertajam. Pada 2017, pemerintah mengalokasikan Dana Desa lebih besar kepada seluruh desa di Indonesia. Pemanfaatan dana desa ini sebesar-besarnya untuk melayani masyarakat, seperti program-program pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan sarana/prasarana di pedesaan. Namun, harus memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan desa dan menggunakan sumber daya lokal agar terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di desa. Sama halnya dengan anggaran transfer daerah yang juga mengalami peningkatan, pembangunan dana transfer ini disesuaikan dengan prioritas kebutuhan daerah masing-masing. Peningkatan ini akan mendorong pembangunan sehingga terjadi peningkatan perekonomian daerah.

Selain penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkualitas, pemerintah terus melakukan aksi afirmatif pengurangan kemiskinan  sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dua program prioritas utama yang dilakukan pada 2017 adalah perluasan pelayanan dasar dan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif. Dua program prioritas tersebut merupakan upaya jangka pendek dan menengah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan sehingga mereka dapat lebih berdaya dan produktif dalam jangka panjang. Dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pemerintah terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sistem penyediaan layanan dasar terutama di tingkat kecamatan.

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif merupakan upaya untuk meringankan beban penduduk miskin dan rentan yang dilakukan melalui perluasan pemberian dana bantuan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), perluasan cakupan SJSN Kesehatan, dan Bantuan Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk energi dan nonenergi yang secara bertahap akan bergeser dari sektor konsumtif ke sektor yang lebih produktif. Transformasi subsidi seperti Raskin/Rastra menjadi bantuan pangan nontunai, subsidi pupuk sebesar 9,6 juta ton, dan subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan.

Kunci utama dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan adalah penyaluran bantuan yang efisien dan tepat target. Untuk itu, pemerintah telah melakukan beberapa upaya perbaikan proses penyaluran, penentuan target, dan pemutakhiran data masyarakat miskin dan rentan. Basis Data Terpadu (BDT) yang telah dimutakhirkan pada tahun 2015, telah menjadi dasar penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Berbagai bantuan sosial juga ditata agar lebih integratif, efektif dan efisien.  Dalam PKH misalnya, yang saat ini menyasar 6 juta keluarga miskin, dikembangkan metode penyaluran bantuan menggunakan layanan keuangan digital melalui agen-agen kios yang bekerja sama dengan bank. Selain biaya penyaluran lebih efisien, cara ini juga mendorong keuangan inklusif agar akses masyarakat miskin kepada lembaga keuangan formal dapat terus diperluas.

Desain transformasi subsidi bantuan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin/Rastra) menjadi bantuan pangan nontunai tengah disiapkan pemerintah, baik kerangka regulasi, teknologi, bisnis proses penyaluran, maupun persiapan sisi suplai (warung/agen), koordinasi dengan Pemda, dan mekanisme pengaduannya.  Pelaksanaan transformasi diawali uji coba di beberapa kota terpilih.  Dengan menggunakan voucher elektronik atau layanan keuangan digital, masyarakat dapat menebus pangan, baik berupa beras maupun pangan bernutrisi lainnya seperti telur di warung/agen yang bekerja sama dengan bank untuk menyalurkan bantuan nontunai.  Pelaksanaan bantuan pangan nontunai pada tahun 2017 akan dimulai di 44 kota, sementara daerah lainnya tetap menggunakan mekanisme reguler yang juga disempurnakan.

7400

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//