Seratus Tahun Merdeka, Indonesia Jadi Negara Maju dan Berpendapatan Menengah Atas

November 8th, 2017 9:18 am


JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan sekaligus membuka acara Indonesia Infrastructure Week 2017 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC). Acara yang bertajuk “Era Baru Industri Konstruksi Indonesia” ini digelar selama dua hari, yaitu pada tanggal 8 – 10 November 2017.

Menteri Bambang dalam sambutannya mengatakan Indonesia pada tahun 2045 atau bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan dapat menjadi negara maju dan masuk ke dalam kategori negara dengan berpendapatan menengah ke atas (high income). Namun syaratnya, pertumbuhan ekonomi harus tetap konsisten di lima persen. 

Saat ini Indonesia masih masuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah dengan kisaran pendapatan US$ 3.600-3.700 per kapita. Sedangkan untuk bisa dikategorikan sebagai negara maju, pendapatan perkapitanya paling tidak harus sekitar US$ 20 ribu per kapita. Melihat tersebut maka kita harus konsisten dalam mempertahankan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun.

“Saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi kita menurun, namun bukan berarti kita pasrah begitu saja. Jika kita hanya mengikuti business as usual, maka kita akan selalu menghadapi tantangan dalam menjaga pertumbuhan lima persen tadi. Maka perlu ada terobosan dan upaya lebih. Upaya yang seperti apa, yaitu bagaimana kita terlebih dahulu memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi, membuka pasar, dan menghidupkan manufaktur,” jelas Menteri Bambang.

Selain itu, Menteri Bambang menegaskan salah satu aspek yang ikut berpengaruh dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Namun kendala yang saat ini masih dihadapi adalah stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang baru mencapai 38 persen. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lain, Indonesia masih tertinggal jauh.

“Indonesia masih tertinggal jauh dari India yang mencapai 58 persen, China mencapai 76 persen , Polandia 80 persen, dan Afrika Selatan 87 persen. Kalau dibandingkan dengan negara maju, Jepang memiliki stok infrastruktur mencapai 179 persen. Jadi, membangun infrastruktur itu bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Menteri Bambang.

Jika berbicara mengenai pembiayaan, Menteri Bambang mengatakan saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup menanggung 41 persen, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya 22 persen, masih ada gap kosong sekitar 37 persen. Menteri Bambang berharap, kekosongan ini dapat diisi oleh sektor swasta.

“Kami sudah berusaha memfasilitasi peran swasta, baik dalam PPP (Public Private Partnership), KPBU, dan PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah). Dan juga kita mendorong tentunya lebih banyak private sektor untuk lebih banyak bertindak sebagi investor, karena disinilah peran investor sangat diperlukan,” ujar Menteri Bambang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bambang didampingi oleh Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani.

3140

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2017 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved