Choose Language
id us

Restorative Justice Kurangi Beban Rumah Tahanan

May 25th, 2016 5:44 pm


Jakarta – Menjadi pembicara utama pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) POLRI  2016, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menegaskan pentingnya restorative justice untuk mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah tahanan dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia.

“Begitu kriminal diformalkan, maka kriminal itu manjadi faceless, menjadi tanpa ruh, padahal mungkin 70 persen orang yang commit to crime bukan criminal,” tegas Menteri Sofyan dalam paparannya.

Restorative Justice juga memberikan kesempatan kepada seseorang yang tidak pernah melakukan tindakan kriminal sepanjang hidupnya ketika berhadapan dengan hokum formal.  Sebagai contoh sederhana, Menteri Sofyan memberikan gambaran jika ada seseorang yang sedang mengendarai mobil, lalu menabrak orang lain karena mengantuk hingga mati, padahal seumur hidup orang tersebut tidak pernah melakukan kriminal apapun, tapi kemudian aparat hukum melakukan pendekatan formal dengan konsekuensi pasal yang tersangkakan dan akhirnya masuk penjara. Hal ini tentu menambah jumlah tahanan dalam penjara. Namun, apabila restorative justice diberlakukan, orang tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain dengan mengubah skema hukum formalnya baik dengan membayar jaminan atau sanksi sosial lainnya.

“Dengan restorative justice, beban tahanan berkurang, beban pengadilan, beban jaksa berkurang dan beban rumah tahanan, penjara berkurang,” papar Menteri Sofyan. Hal ini diperkuat dengan kapasitas rutan yang tidak seimbang dengan jumlah tahanan.  Berdasarkan data dari laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, kelebihan kapasitas (overcapacity) terjadi hampir di semua provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi, hanya enam provinsi yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu provinsi DI Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Barat.

Restorative justice berperan untuk mengambalikan wajah kemanusiaan dalam hukum Indonesia yang cenderung menghukum pelanggar undang-undang, bukan menghukum seorang kriminal. Manfaat lain yang penting, restorative justice pada akhirnya akan menurunkan beban anggaran dari instansi hukum seperti kepolisian terkait proses penyelidikan, padahal di sisi lain lembaga kepolisian memiliki anggaran yang terbatas.

“Ada 256 jenis kriminal baru dalam undang-undang, kenapa tidak melalui KUHP saja sehingga beban polisi bertambah berat namun anggaran kepolisian belum memadai,” terang Menteri Sofyan.

Bentuk-bentuk restorative justice juga telah banyak dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini terkait budaya dan aturan adat yang lama berkembang di nusantara jauh sebelum bangsa Indonesia terbentuk. Jika aturan restorative justice dilaksanakan di Indonesia, maka beban kepolisian akan berkurang dalam menangani kasus kriminal karena tidak perlu menegakkan hukum formal.

493

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//