Choose Language
id us

Berita

Rapat Persiapan Midterm Review RPJMN 2015-2019 Bidang Penanggulangan Bencana

November 21st, 2016 5:41 pm


JAKARTA – Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan rapat lanjutan persiapan midterm review RPJMN 2015-2019 bidang penanggulangan bencana, di Ruang SS-3 pada Senin (21/11).

Rapat dipimpin oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas, Sumedi Andono Mulyo dan Direktur Pengurangan Risiko BNPB Lilik Kurniawan, serta dihadiri oleh Perencana Utama Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Hermani Wahab, Perencana Madya Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Kuswiyanto Pujiharjo, Subdit Perencanaan Siaga BNPB Eny Supartini, Seksi Pengelolaan Risiko BNPB Gita Yullanti Suwandi, dan Seksi Pemaduan Jaringan Sistem BNPB Maryanto.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas Sumedi Andono Mulyo menjelaskan tujuan rapat yaitu membangun kesepahaman dan kesepakatan antara Bappenas dengan BNPB mengenai prioritas program kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Kementerian PPN/Bappenas mengundang perwakilan di kedeputian BNPB untuk menjelaskan, evaluasi terhadap kegiatan di tahun 2015, pemantauan kegiatan yang berlangsung pada 2016, persiapan kegiatan di tahun 2017 sekaligus untuk review rencana tahun 2018-2019.

“Pertemuan ini dilakukan agar kita semua dapat mengetahui benang merah untuk pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Sekaligus juga untuk membangun sinkronisasi antardirektorat dan antarkedeputian, supaya tidak ada kegiatan yang tumpang tindih dalam penanggulangan bencana,” ujar Sumedi.

Dalam kesempatan itu, Sumedi berharap BNPB dapat menjadi center of knowledge dan champion, untuk penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, BNPB juga harus memperbaiki dari segi manajemen komunikasi, manajemen data informasi, manajemen aset dan manajemen investasi. Kesemuanya itu menjadi persyaratan (requirement) untuk menjadi champion dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu Bappenas berupaya memperbaiki kerangka berpikir atau logical framework.

Kemudian, Bappenas juga menekankan pendekatan kewilayahan dalam menangani permasalahan bencana. Bappenas mendorong pengurangan bencana yang terfokus pada 7 wilayah pembangunan: Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Bali dan Sumatera sehingga perencanaan pembangunan saat ini lebih bersifat asimetris, berfokus pada kondisi wilayah. Diharapkan sektor-sektor di Kementerian/Lembaga (K/L) akan mendukung pembangunan di tiap wilayah. Bappenas juga menempatkan diri sebagai koordinator perencanaan pembangunan berbasis wilayah tersebut.

“Yang Bappenas tekankan juga adalah pendekatan kewilayahan. Jadi permasalahan bencana di Papua dengan di Jawa jenisnya berbeda. Pola dan siklusnya serta sikap perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana berbeda sehingga otomatis penanganannya juga berbeda. Kesiapan Pemda juga berbeda untuk masing-masing wilayah. Maka dengan koordinasi ini, kita bisa mengamati jenis, pola dan siklus bencana, kesiapan masyarakat, kemudian kesiapan Pemda hingga ketersediaan sarana prasarana pendukung, Jadi kita bisa petakan dengan betul dan cermat,” jelas Sumedi.

1254

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//