Choose Language
id us

Rapat Kerja Bersama Banggar DPR RI, Menteri Bambang Paparkan Rencana Kerja pemerintah 2020

June 11th, 2019 10:24 pm


JAKARTA – Bertempat di Ruang Sidang Banggar, Gedung Nusantara II, DPR RI, Selasa (11/6) Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Rapat tersebut membahas tentang Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, serta Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPK) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 serta pembentukan panitia kerja (panja) terkait RAPBN dan RKP 2020. Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam paparannya, Menteri Bambang mengungkapkan arah kebijakan makro 2020 adalah meningkatkan pertumbuhan potensial, menjaga stabilitas makro ekonomi, dan memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

“Pemerintah memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terutama akan berfokus pada pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong pengentasan kemiskinan, memperluas akses serta mempertahankan lingkungan. Itulah arah kebijakan makro pada 2020” tegas Menteri Bambang.

Sementara itu, untuk target pembangunan pada 2020 Menteri Bambang menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 5,3 – 5,6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut maka target indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan bisa mencapai nilai 72,51.

Selain itu tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 8,5 – 9 persen. Indeks gini rasio di antara 0,375 sampai 0,380 dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada pada 4,8 sampai 5,1 persen. 

Lebih lanjut Menteri Bambang menekankan pertumbuhan ekonomi 2020 juga akan memperhatikan distribusi perwilayah agar pertumbuhan ekonomi tidak berpusat di Jawa dan Sumatera.

“Saat ini Jawa menyumbang 58 persen dan Sumatera 28 persen PDB sehingga Jawa dan Sumatera bersama sama menyumbang 80 persen ekonomi Indonesia. Hanya 20 persen disumbangkan oleh pulau pulau lainnya di luar Jawa dan Sumatera yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Ini artinya perlu ada pemerataan yang lebih kuat lagi untuk bisa menyebarkan sumber pertumbuhan ekonomi ke pulau pulau lain” tutur Menteri Bambang.

Dalam rangka pemerataan pembangunan pemerintah memiliki program prioritas pembangunan wilayah.

Prioritas pembangunan di wilayah Sumatera yaitu penguatan ketahanan bencana pantai barat Sumatera, pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan agroindustri khususnya hasil tambang, sawit maupun karet. Serta pengembangan SDM terampil untuk mendukung pengembangan kawasan industri.

Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan yaitu penguatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan SDA khususnya perkebunan dan hasil tambang. Selain itu juga percepatan pembangunan kawasan perdesaan tertinggal dan perbatasan.

Prioritas pembangunan wilayah Sulawesi dengan penguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah. Selain itu juga pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pertanian, dan logam dasar. Pemerintah juga akan melakukan pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi.

Adapun prioritas pengembangan wilayah Maluku yaitu pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan, penguatan konektivitas antar pulau untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata, serta percepatan pembangunan kawasan pedesaan tertinggal dan perbatasan.

Prioritas pembangunan wilayah Papua antara lain pengembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah, optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus dan peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pemerataan layanan kesehatan.

Untuk pengembangan wilayah Nusa Tenggara memiliki prioritas yang fokus pada pengembangan kawasan pariwisata terpadu khususnya Mandalika, Labuan Bajo dan Tambora. Selain itu juga peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, perikanan dan peternakan. Juga penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan pedesaan.

Terakhir, prioritas pembangunan wilayah Jawa dan Bali memiliki fokus pada penguatan ketahanan bencana di pantai Selatan dan Pantai Barat Jawa, kemudian pembangunan sarana transportasi massal perkotaan terutama metropolitan area dan pengembangan Bali bagian utara.

Selain pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga akan memberikan perhatian lebih pada penguatan mitigasi bencana alam.

“Karena Indonesia termasuk negara dengan risiko bencana yang tinggi. Dan kalau kita lihat bencana lima tahun terakhir yang paling dominan adalah bencana terkait Hidrometeorologi apakah itu banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Dalam perencanaan  pemerintah harus memastikan  langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim berdasarkan pada kajian lingkungan strategis dan pembangunan berkelanjutan agar menjadi perhatian bersama” ujar Menteri Bambang.

132

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//