Choose Language
id us

Berita Utama

PINA Day 2018: Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama PINA

January 18th, 2018 7:31 pm


Jakarta (18/01) – Dalam rangka mempromosikan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur dan proyek strategis yang layak dari sisi keuangan dan komersial kepada sektor swasta dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan PINA Day 2018: Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama PINA. Dalam sambutan kuncinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan infrastruktur. “Meskipun PINA sudah berdiri sejak 2016, kami melihat perlunya momentum untuk memperkuat komitmen dalam mendorong pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan APBN. Kita mendorong swasta dan BUMN untuk mendukung investasi infrastruktur, yang nantinya bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena APBN terbatas, Bappenas ingin memfasilitasi creative financing dan alternative financing yang berlaku baik untuk swasta maupun BUMN,” jelas beliau.

Menurut Menteri Bambang, infrastruktur merupakan kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. “Apabila kita ingin menjadi negara maju, kita membutuhkan banyak kelengkapan. Salah satu environment yang mendukung mengalirnya modal ke Indonesia dan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia adalah infrastruktur. Sebagai contoh, apabila kita tidak address masalah kemacetan di Jakarta, lama kelamaan pertumbuhan akan semakin pelan, karena tidak ada input melalui modal dan infrastruktur yang dapat mendorong output atau pertumbuhan ekonomi. Lama-lama, infrastruktur bukan lagi faktor pendukung, tetapi menjadi faktor penghambat pertumbuhan,” ujar beliau.

Berdasarkan rata-rata standar global, stok infrastruktur terhadap PDB adalah 70 persen. Pada 2012 dan mungkin tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih 32 persen, di bawah standar global. “Kalau kita bicara negara maju, Jepang itu standar infrastrukturnya di atas 100 persen, atau lebih besar daripada GDP-nya. China sudah hampir 80 persen. Amerika Serikat sebesar 75 hingga 76 persen. Jadi, harusnya kalau Indonesia mau menjadi negara maju, maka kita akan bermimpi kalau kita tidak pernah membangun infrastruktur,” tegas beliau.

Menurut beliau, pembangunan infrastruktur harus dilakukan sedini mungkin, karena proyek infrastruktur membutuhkan jangka waktu menengah panjang. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun. “Kalau ada pemerintahan yang mengatakan saya tahu infrastruktur penting, namun mengatakan biar pemerintahan berikutnya yang membangun infrastruktur, itu artinya dia tidak mau dikenai beban memikirkan infrastruktur. Pemerintahan yang peduli dengan masa depan Indonesia adalah yang berpikir apabila Indonesia mau menjadi negara maju ketika tahun 2045, infrastrukturnya harus dibangun dari sekarang,” jelas Menteri Bambang.

Sebagai contoh, Menteri Bambang menjelaskan pembangunan MRT Jakarta yang terlambat. MRT Jakarta yang sudah didesain pada 1990-an baru mulai konstruksi pada 2013. “Kalau kita terlambat membangun infrastruktur, akan ada wasting of resources, energy, dan money. Kita benar-benar telah menyia-nyiakan potensi ekonomi yang harusnya sudah berkembang sejak 1990-an, kita diamkan sampai tahun 2013. Yang menyedihkan dalam konteks MRT tersebut adalah masih diskusi klasik tentang financial benefit versus economic benefit. Sampai kapanpun proyek MRT dimana pun di dunia, jarang yang bisa profit. Harusnya, kita berpikir economic benefit. Mungkin uang secara riil tidak kelihatan, tapi manfaatnya dapat dihitung dengan pendekatan ekonomi, bukan dengan pendekatan finansial,” jelas Menteri Bambang.

Salah satu proyek PINA yang sudah jalan dan ada deal adalah Waskita Toll Road - 15 Ruas Tol Jabodetabek. “Terimakasih untuk Taspen dan SMI yang sudah berani menjadi pelopor equity participation. Saya katakan Taspen dan SMI ini masih plat merah, masih BUMN. Saya masih menunggu partisipasi yang benar-benar pure swasta untuk bisa terlibat lebih jauh,” kata beliau. Dalam waktu dekat, proyek PINA yang kita akan dorong adalah PLTU PP Energi di Aceh dan Waskita Toll Road tahap dua. 

2362

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved