Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Perlindungan Sosial Perkuat Bantalan Menghadapi Pandemi

August 28th, 2020 10:44 am


Image Not Found.

“Pandemi Covid-19 membuka banyak fakta bahwa sistem perlindungan sosial masih belum kuat dan memadai dalam mengatasi guncangan pandemi atau bencana non alam,” ujar Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati dalam Webinar Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Indonesia di Tengah Merebaknya Pandemi Covid-19, Rabu (26/8). Untuk itu pemerintah Indonesia saat ini fokus pada penguatan reformasi perlindungan sosial dengan mencari pemikiran, inovasi, dan bentuk baru yang berbeda dengan business as usual.

Pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya akses pelayanan kesehatan dan keamanan serta ketahanan pendapatan selama pandemi. Dua hal tersebut perlu diperhatikan terlebih pada pekerja di sektor informal. Pemerintah telah memberikan bantuan sosial melalui program jaring pengaman yang diperluas, ditambah, dan ditingkatkan frekuensinya, baik bantuan sosial reguler maupun bantuan sosial yang diadakan selama masa pandemi. Penerima bantuan pun diperluas tidak hanya bagi masyarakat miskin, tetapi juga bagi kelompok rentan. Vivi menambahkan pentingnya mencegah kehilangan pekerjaan selama pandemi dan layanan kesehatan yang memadai bagi pekerja yang tidak dapat melakukan pembatasan sosial selama bekerja.

Vivi menjelaskan, program bantuan sosial harus memenuhi tiga prasyarat, yakni harus tepat sasaran, jumlah manfaat yang diberikan cukup, dan diberikan pada periode yang sesuai. “Selama tiga hal ini tersebut tepat, berbagai program yang reguler dan non-reguler dapat digunakan sebagai bantalan tidak menambah orang miskin dan memperkuat yang rentan,” imbuhnya. Reformasi perlindungan sosial juga fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem dengan perluasan kesempatan bekerja.

Untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial, penyempurnaan data diperlukan sebagai basis penguatan integrasi berbagai program. Caranya dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan registrasi sosial untuk mencapai 60 persen penduduk dengan status sosial ekonomi terendah. Tidak hanya itu, digitasi monografi desa juga diperlukan untuk mempermudah laporan tiap desa. Vivi mengatakan perbaikan data terpadu, penyaluran digital, dan keuangan inklusif terbukti dapat melindungi kelompok terdampak pandemi di beberapa negara.

Reformasi perlindungan sosial sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di 2030 sehingga diharapkan dapat mewujudkan universal social protection yang terhubung dengan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan penghidupan berkelanjutan. Perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu strategi untuk mencapai hal tersebut. Perbaikan data juga diperlukan untuk memperbaiki produktivitas dan kualitas kerja penduduk Indonesia. “Kebijakan yang dilakukan juga harus lebih inklusif dan berbasis hak,” pungkasnya.

1570

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved