Choose Language
id us

Perkaya Masukan RPJMN Mendatang, Bappenas Gelar Workshop Evaluasi Dampak

October 18th, 2019 10:27 am


MAKASSAR - Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi memimpin Workshop Regional Pengayaan Evaluasi Dampak RPJMN 2015-2019, di Makassar, Kamis (17/10) yang turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi se-Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, perwakilan akademisi perguruan tinggi negeri, serta pejabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas. Workshop ini merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi RPJMN 2015-2019 yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait dan telah dilaksanakan untuk Regional I di Kota Surabaya untuk Pulau Jawa pada 10 Oktober 2019 lalu.

Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas melakukan evaluasi akhir. Pertama, evaluasi kinerja pembangunan untuk mengetahui hasil capaian kinerja. Kedua, evaluasi dampak pembangunan untuk mengetahui dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat. Evaluasi ini kali pertama dilakukan setelah tiga kali pelaksanaan RPJMN dan berbeda dengan evaluasi akhir RPJMN periode sebelumnya. Evaluasi dampak dilakukan melalui survei persepsi untuk individu, rumah tangga unit usaha dan instansi di seluruh provinsi dengan total sampel 5.000 responden.

“Pengayaan dampak RPJMN 2015-2019 ini menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari evaluasi akhir. Evaluasi dampak ini akan memperluas pengayaan observasi kita terhadap kinerja pelaksanaan RPJMN dalam lima tahun ini dan akan bermanfaat bagi penyusunan rekomendasi kebijakan dalam RPJMN mendatang. Evaluasi dampak ini disusun berdasarkan lima dimensi pembangunan, meliputi pembangunan ekonomi, manusia dan masyarakat, sektor unggulan, pemerataan kewilayahan, dan politik, hukum, dan keamanan. Dari kelima dimensi tersebut dapat disimpulkan tanggapan dari sebagian masyarakat merasakan dampak yang cukup baik dari pembangunan selama lima tahun ini,” jelas Deputi Adhi.

Kabid Ekonomi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung dengan apa yang diutarakan Deputi Taufik. “Hal yang paling penting adalah kita sekarang harus kompak dan sejalan. Evaluasi ini tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi harus diterapkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar implementasi kebijakan pembangunan di daerah berjalan dengan baik,” jelas beliau.

489

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//