Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Pemerintah Dorong Peran KSP Jadi Sumber Pembiayaan Formal yang Menjangkau Masyarakat Kurang Mampu

March 30th, 2016 3:59 pm


JAKARTA –  Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah Kementerian PPN/Bappenas, Rahma Iryanti  menjadi pembicara dalam acara “Seminar Nasional: Prospek dan Tantangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) untuk Meningkatkan Akses Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil” pada Selasa (29/3) di Hotel Pullman. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian KUKM, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Dunia, dan Swiss State Secretariat Economic Affairs (SECO).

Deputi Rahma menyatakan arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 terkait KSP/USP sejalan dengan agenda Nawa Cita ke-6 dan ke-7.  “Agenda ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta Agenda ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik,” jelas beliau.

Terdapat lima arah kebijakan di Bidang UMKM dan Koperasi pada Tahun 2015-2019. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui diklat, kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Kedua, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, di antaranya melalui KUR, kredit program sektoral, dan dana bergulir. Ketiga, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, terutama melalui teknologi, standardisasi, sertifikasi, pasar rakyat, koperasi distribusi, dan trading house. Keempat, penguatan kelembagaan usaha, melalui koperasi kluster dan kemitraan berbasis rantai nilai/pasok. Kelima, peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Adapun beberapa sasaran yang ingin dicapai adalah UMKM dan Koperasi sebagai penggerak ekonomi dan berdaya saing, koperasi yang maju dan mandiri, dan wirausaha baru yang layak dan inovatif. “Ini merupakan sasaran-sasaran besar yang harus kita kawal secara bersama-sama,” jelas Deputi Rahma.

Data dari Kementerian KUKM menunjukkan bahwa jumlah KSP/USP cukup banyak, yang mencapai 110 ribu unit dan melayani lebih dari 20 juta anggota. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk mendorong peran KSP dalam keuangan inklusif. Diharapkan KSP dapat menjadi sumber pembiayaan formal yang menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, dan dapat meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat kurang mampu.

Hadir pula Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM, Braman Setyo; Sekretaris Kementerian KUKM, Agus Muharram; perwakilan Bank Dunia; SECO; Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia; dan Praktisi dan pengamat Koperasi.*

880

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//