Choose Language
id us

Pembangunan Daerah Kepulauan Riau Fokus Konektivitas

April 26th, 2016 2:22 pm


JAKARTA – Pembangunan daerah kepulauan, daerah terpencil dan perbatasan menjadi fokus perencanaan pembangunan dalam forum diskusi Musrenbangnas 2016 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Sebagai provinsi termuda dengan total 2408 pulau, Kepulauan Riau tentunya membutuhkan perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodasi kebutuhan wilayahnya yang sekaligus berbatasan dengan empat negara.

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Naharuddin menyebutkan bahwa pendekatan perencanaan pembangunan saat ini dapat mengakomodasi kebutuhan di daerahnya terutama pembangunan konektivitas di laut. Ia bersyukur pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan perhatian dengan pengadaan dua unit kapal perintis sehingga jarak waktu tempuh antara pulau-pulau terluar seperti Pulau Anambas dan Natuna menjadi lebih singkat. Dari 14 hari waktu tempuh kini berkurang setengahnya menjadi 7 hari. Ke depannya ingin lebih dipersingkat lagi menjadi 2 hari sehingga diperlukan tambahan 2 unit kapal perintis lagi.

”Harapan kita pemerintah pusat tetap memerhatikan pendekatan pembangunan di setiap daerah sesuai ciri khasnya. Pembangunan di daerah kepulauan dengan di daratan memang berbeda kebutuhannya. Kepri salah satu daerah perbatasan dengan negara Vietnam, Singapura, Thailand dan Kamboja. Dalam Nawacita pembangunan dimulai dari pinggiran, maka kami sangat memohon beberapa usulan terkait konektivitas di daerah kepulauan tetap diperhatikan,” jelas Naharuddin.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan strategis nasional untuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Pembangunan konektivitas menjadi menu utamanya untuk menjamah daerah-daerah kepulauan yang tertinggal. Menurut Naharuddin semua pulau kini telah bernama tapi tidak semua berpenghuni. Dimulai dari adanya pengakuan keberadaan pulau, di sana akan dimaksimalkan dukungan dan perawatan fasilitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di setiap pulau.

”Potensi Kepulauan Riau luar biasa banyak sebagai daerah kepulauan yang didominasi 96 persen perairan dan hanya 4 persen daratan. Jika konektivitas dibangun maksimal, maka potensi-potensi dapat dikembangkan maksimal. Selain itu masalah krisis energi juga dapat diatasi dengan adanya aksesibilitas menuju daerah-daerah yang bermasalah dengan kelistrikan,” tutur Naharuddin.

Untuk itu bidang infrastruktur darat dan laut menjadi prioritas dengan usulan terbanyak dari Kepulauan Riau. Naharuddin menjelaskan di darat membutuhkan banyak pembangunan jembatan dan jalan nasional. Kemudian sesuai kebijakan presiden melalui tol laut, ia berharap Kepulauan Riau dapat menjadi contoh pembangunan tol laut yang memberi hasil signifikan.

Naharuddin menuturkan, ”Artinya kita bisa hubungkan antar pulau dengan armada dan dermaga pelabuhan yang representatif, aman dan nyaman di setiap kabupaten dan kota. Tol laut ini termasuk kapal angkutan barang dan penumpang untuk membantu kehidupan masyarakat kepulauan.”

Selain konektivitas Naharuddin juga menekankan potensi bahari di Kepulauan Riau yaitu sentra industri perikanan dan kelautan juga wisata bahari. Dukungan kuat dari pemerintah pusat dapat mewujudkan Kepri sebagai kawasan yang unggul di bidang maritim, perikanan dan kelautan. Pesannya melalui Musrenbang 2016 ini pemerintah pusat dapat lebih memerhatikan dan mengakomodasi usulan daerah dengan lebih spefisik.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kepri Ruly Friady menyebutkan perbedaan pendekatan perencanaan pembangunan saat ini sangat baik mendukung kesepahaman antara daerah dengan kementerian/lembaga. Sehingga setelah Musrenbangnas selesai, pemerintah daerah telah memahami betul peran dan tanggung jawab masing-masing. Pembangunan pun lebih transparan dan lebih jelas, terutama prioritas pembangunannya.

Ruly menyinggung wisata bahari di Pulau Anambas dapat menyaingi mutiara terpendam pariwisata Kepualaun Raja Ampat di Papua. Persiapan sarana dan prasarana terutama tranportasi laut dan udara dapat mendukung servis turisme di sana. Pulau Anambas diharapkan menjadi spot pariwisata baru untuk menampung limpahan turis asing yang selama ini terpusat di Batam dan Bintan.

1511

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//