Choose Language
id us

Musrenbang Provinsi Maluku

April 9th, 2019 9:07 pm


AMBON – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Maluku yang digelar di Islamic Center, Kota Ambon, Selasa (9/4), mengungkapkan urgensi Provinsi Maluku untuk memiliki prinsip pembangunan yang investment-friendly atau ramah investasi. Prinsip tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. “Janji utama yang ditunggu masyarakat adalah janji untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pemerintah Provinsi Maluku harus mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja, yang hanya bisa tercipta jika ada investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya lapangan pekerjaan, akan ada banyak orang yang tadinya tidak memiliki pendapatan, kemudian mendapat upah sehingga masyarakat tersebut, yang tadinya berada tergolong miskin, menjadi tidak lagi berada dalam golongan tersebut,”ujar Menteri Bambang dalam sambutannya.

Selain itu, Maluku juga harus fokus untuk merevitalisasi pertanian agar bangkit kembali sebagai produsen rempah-rempah yang melegenda. Selain itu, hilirisasi pertambangan juga dinilai sangat penting sehingga nilai tambah komoditas pertambangan tetap bisa dinikmati di dalam negeri. Terkait transformasi sektor jasa, terutama di pariwisata, Maluku juga berpotensi besar untuk mendorong perekonomian dengan perencanaan Masterplan Kawasan Wisata Maluku yang mencakup seluruh Maluku sebagai satu kesatuan. Langkah strategis tersebut, jika dilaksanakan dengan cermat, tepat, dan akurat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku menuju level lebih tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku di periode 2014-2018 selalu lebih tinggi dibandingkan nasional dan meningkat dalam dua tahun terakhir. Sumber pertumbuhan utamanya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan.Sebagai kontributor terbesar perekonomian Maluku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun dengan tingkat pertumbuhan fluktuatif. Sebaliknya, sektor perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintah cenderung meningkat. Dari 2010-2016, nilai ekspor Maluku menurun. Sebelum 2016, minyak bumi dan ikan mendominasi produk ekspor Maluku, namun menurun sejak 2014. Sebaliknya perkapalan menjadi produk utama ekspor Malukusejak 2015,” jelas beliau.

Dalam mendukung capaian target nasional pada 2020, target pembangunan Maluku meliputi pertumbuhan ekonomi minimal 5,96 persen, tingkat kemiskinan provinsi maksimal 17,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi maksimal 6,84 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi minimal 70,14. Permasalahan di Maluku adalah sektor perekonomian masih memiliki ketergantungan pada sektor primer dan sektor administrasi pemerintah, kontribusi pemerintah yang cukup besar menandakan belum mandirinya perekonomian di Maluku, masih minimnya peran swasta dalam pembangunan daerah, infrastruktur dasar dan konektivitas masih terbatas, angka kemiskinan masih dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nasional. Menteri Bambang memberikan tiga rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Maluku.

“Maluku perlu membangun infrastruktur konektivitas antarwilayah. Untuk itu, Maluku juga perlu menyediakan kemudahan insentif bagi para investor swasta yang ingin menanamkan modalnya di Maluku. Untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Maluku juga harus fokus untuk menentukan program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, mengembangkan daya saing lokal, serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya,” jelas Menteri Bambang.

027

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//