Choose Language
id us

Berita Utama

Menteri Suharso-Gubernur DIY Bahas Pemulihan Ekonomi dan Strategi Perencanaan Pembangunan Yogyakarta

October 15th, 2020 7:38 pm


YOGYAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berdialog dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur Yogyakarta, Kamis (15/10). Dalam pertemuan yang berlangsung tiga jam, Menteri Suharso memaparkan tujuan Kunjungan Kerja bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka Peninjauan Kesiapan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dan Persiapan Transformasi Ekonomi Jawa Tengah-Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas, 11-16 Oktober 2020. “Kementerian PPN/Bappenas hadir langsung di lapangan untuk memastikan perencanaan pembangunan nasional yang dibiayai APBN itu berlangsung dengan baik, bagaimana respons publik, termasuk pemda. Kami ingin melihat sinkronisasi, terintegrasinya dan konvergensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan provinsi dan kabupaten/kota. Kami juga melihat kegiatan atau proyek yang sudah pernah berlangsung dan bagaimana hasilnya. Yogyakarta ini daerah yang sangat ditentukan jasa dan jasa paling besar ditunjukkan sektor pariwisata, sebesar 10-11 persen, terganggu akibat pandemi Covid-19. Maka ke depannya, apa yang harus kita lakukan sebagai pengganda ekonomi, sambil menanti vaksin,” ujar Menteri Suharso.

Hasil temuan lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi perencanaan pembangunan di masa mendatang, utamanya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi dan nasional. Dengan koordinasi erat bersama pemangku kepentingan daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kementerian PPN/Bappenas memetakan strategi yang tepat agar pembangunan tetap efektif dan berdampak langsung untuk masyarakat. “Pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta ini untuk mendapat masukan luar biasa dan kadang kala kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kearifan lokal lebih menarik untuk digunakan sebagai penyusunan perencanaan ke depan. Kami sudah melaksanakan kunjungan kerja hampir seminggu penuh. Mudah-mudahan hal-hal yang mau disampaikan bisa kami tangkap dan menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian PPN/Bappenas,” tutur Menteri Suharso.

Di pagi hari sebelum pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta, Menteri Suharso terlebih dahulu memimpin Focus Group Discussion (FGD) secara virtual dengan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, serta Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk membahas peningkatan kerja sama program pendidikan afirmasi bagi PNS Perencana dari enam provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tengara Timur, serta Kalimantan Utara. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan layanan publik di enam provinsi, program pendidikan afirmasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kapasitas PNS perencana yang berasal provinsi sasaran. “Perencana pembangunan di daerah ingin kita tingkatkan karena itu Kementerian PPN/Bappenas memiliki program ini terutama di daerah yang kita kategorikan tertinggal. Seperti kita ketahui, menyusun sebuah perencanaan itu jauh lebih penting dari eksekusinya. Jadi, kalau kita mendesain sebuah rancangan yang baik, jelas apa yang disasar dan terukur dengan tepat, menurut saya pekerjaan sudah bisa 50 persen kita capai,” ujar Menteri Suharso.

Hingga saat ini, program afirmasi sudah diikuti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Sebagai pembina jabatan fungsional perencana di seluruh tanah air, Kementerian PPN/Bappenas membiayai program pendidikan afirmasi ini sebagai komitmen meningkatkan kualitas perencana pembangunan Indonesia. “Kita minta agar mereka yang mendapatkan kesempatan ini bisa membuat konvergensi perencanaan mulai di tingkat lokal, provinsi, sampai nasional. Mempunyai perspektif dan pengetahuan yang sama, itulah yang kita harapkan,” imbuh Menteri Suharso. Keberhasilan program pendidikan afirmasi ini juga tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang erat antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Bappeda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari provinsi sasaran program afirmasi. Selain melalui program pendidikan, program afirmasi juga dikembangkan melalui pelatihan substantif yang mendukung kinerja dan layanan ASN di KTI. “Ke depan, semua kegiatan khususnya pemerintahan berubah basisnya luar biasa dengan kecepatan yang tinggi, sementara kita masih seperti biasa saja. Ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana menyusun kurikulum yang pas dengan keadaan yang berubah cepat dan luar biasa, membutuhkan antisipasi. Basic-nya kita memerlukan standar yang sama, setelah itu baru kita lakukan yang lain,” pungkas Menteri Suharso.

153

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//