Choose Language
id us

Menteri Suharso Dorong Percepatan Pembangunan Manusia di Sumatra Selatan

April 28th, 2020 1:45 pm


“Kami mengamati bahwa kualitas SDM menjadi salah satu constraint utama percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Sumatra Selatan, Senin (27/4). Padahal, kondisi geografis Sumatra Selatan menjadi kelebihan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi ini, salah satunya dengan hilirisasi industri pertanian dan pertambangan. Karet, sawit, kopi, dan batu bara di Sumatra Selatan dapat diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dalam Kajian Kementerian PPN/Bappenas untuk kelapa sawit, Sumatra Selatan kehilangan nilai tambah 3,2 kali dibandingkan jika mengolah produk pertanian tersebut menjadi produk akhir.

Tingkat partisipasi sekolah di Sumatra Selatan juga cukup rendah dibandingkan wilayah lain. Di 2018, tingkat partisipasi sekolah pendidikan menengah provinsi ini paling rendah dibandingkan dengan Aceh, Bengkulu, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau. Angka Partisipasi Murni SMA sebesar 59,87 persen, jauh di bawah provinsi lain yang memiliki angka di atas 65 persen. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni SMP sebesar 76,91 persen, juga di bawah provinsi lain yang memiliki angka di atas 78 persen. Akses kesehatan di Sumatra Selatan juga cukup rendah, terlihat dari rendahnya proporsi imunisasi dasar. Pada 2019, hanya 48,3 persen anak yang mendapatkan imunisasi lengkap untuk anak usia 12–23 bulan. “Kami mengamati kualitas SDM di Sumatra Selatan saat ini relatif tertinggal di wilayah Sumatra. Diperlukan percepatan pembangunan manusia sejak sekarang,” imbuh Menteri Suharso.

Tingkat kemiskinan di Sumatra Selatan yang masih cukup tinggi juga berisiko meningkat pascapandemi Covid-19 ini berakhir. Menteri Suharso berharap, pembangunan dan pengentasan kemiskinan lebih mudah dilakukan terlebih dengan adanya Tol Trans Sumatra yang sudah dibangun di pesisir timur, mengingat penduduk miskin di Sumatra Selatan paling banyak berada di wilayah pesisir timur hingga wilayah tengah. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan memperluas pembangunan dan pelibatan SDM provinsi ini untuk meningkatkan pertumbuhan Sumatra Selatan.

Untuk mempercepat pemulihan kondisi ekonomi dan sosial di Sumatra Selatan, penyebaran Covid-19 harus segera dihentikan. Diharapkan, pemerintah daerah dapat berperan aktif untuk membantu memutus rantai penyebaran pandemi ini. Sumatra Selatan merupakan provinsi dengan kasus terkontaminasi positif tertinggi di Sumatra dengan 119 kasus Covid-19. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah, tidak hanya mengendalikan penyebaran Covid-19, tetapi juga refocusing dan realokasi APBD, penyediaan insentif, dan menjaga kebutuhan masyarakat agar dapat tetap terpenuhi. Dengan kondisi saat ini, Kementerian PPN/Bappenas optimistis ekonomi Sumatra Selatan dapat tumbuh di rentang 4,6-6,2 persen pada 2021, diiringi penyediaan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 6,1 persen dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 11,9 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatra Selatan pun ditargetkan menjadi 71,35-71,38 dengan tingkat kesenjangan antar kelompok dapat menurun pada level 0,325-0,330.

248

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//