Choose Language
id us

Berita Utama

Menteri Sofyan Djalil Minta Pemerintah Daerah Susun Nomenklatur Yang Jelas

March 11th, 2016 7:40 pm


JAKARTA – Dalam sambutannya di acara Musrenbang Regional Kalimantan 2016 lalu di Hotel Sahid (11/3), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil meminta daerah menyusun nomenklatur yang jelas dalam perencanaan program pembangunan untuk penyusunan RKP Tahun 2017.

Sebagai arahan untuk fokus program prioritas pembangunan nasional, Menteri Sofyan berpesan agar Pemerintah Daerah dapat memangkas program yang kurang bermanfaat atau yang bisa ditunda, juga program dengan fungsi yang tidak jelas. Beliau menegaskan untuk memperbaiki nomenklatur agar fungsi program pembangunan menjadi lebih jelas.

“Nomenklatur harus dibuat lebih jelas. Jangan lagi ada nomenklatur yang tidak jelas. Misalnya program peningkatan jalan, itu punya arti macam-macam. Secara real bisa saja meninggikan muka jalan, padahal tujuannya berbeda. Harusnya menggunakan bahasa yang jelas,” jelas Sofyan.

Ia pun menjelaskan beberapa contoh kesalahan nomenklatur yang membuat pembangunan tidak maksimal. Misalnya program pemberdayaan nelayan, setelah dilihat RKAKL-nya, termasuk mengecat trotoar sepanjang pantai. Menurutnya ini tidak termasuk pemberdayaan nelayan.

Untuk itu pendekatan dalam RKP Tahun 2017 diperjelas menjadi pendekatan holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial. Maknanya menurut Sofyan, satu program utama didekati oleh beragam K/L. Usulan dilaksanakan lintas sektoral, lintas kementerian, lintas SKPD, hingga lintas wilayah. Nomenklatur pun disusun dengan bahasa yang jelas, sesuai target-target prioritas.

“Misalnya pendekatan spasial, kalau waduk dibangun di kabupaten A, maka irigasinya mengikuti waduk tersebut supaya bermanfaat. Pendekatan terintegrasi dalam pembiayaan, irigasi primer mungkin dibiayai Kemen-PUPera, irigasi sekunder dibiayai Kementan, irigasi tersier sebagai tugas Pemda dibiayai DAK. Seperti itu contohnya, sehingga dana tepat mengenai sasaran,” demikian contoh yang dipaparkan Sofyan.

Di akhir sambutannya, Sofyan menegaskan Pemerintah tengah berusaha mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Oleh karena itu,  pembangunan akan difokuskan di daerah pinggiran, wilayah perbatasan, dan daerah tertinggal luar Jawa. Prioritas pembiayaan pun disesuaikan mulai dari kerjasama dengan  swasta murni, PPP, BUMN hingga  menggunakan APBN. Kebutuhan pembangunan mendatang diproyeksikan mencapai 5.100 triliun rupiah, dan APBN hanya dapat menyediakan 35 persen saja, selebihnya didorong dari kerjasama swasta dan BUMN untuk dukung pembangunan.

“Pembangunan sekarang bertujuan mengatasi disparitas antarwilayah, antar-pulau. Prosesnya berjalan maraton. Mari lihat hasilnya secara luas. Selama 70 tahun terakhir, pembangunan di Indonesia hasilnya luar biasa. Dengan adanya program prioritas dengan nomenklatur yang jelas, kita bisa alokasikan anggaran negara yang terbatas itu untuk tujuan prioritas,” pungkas Sofyan. *

790

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//