Choose Language
id us

Berita Utama

Menteri Sofyan Djalil: Inisiatif Pemerintah dalam Menghadapi Lemahnya Harga Komoditas

June 7th, 2016 3:35 pm


JAKARTA – Harga komoditas dunia yang melemah menyebabkan tingkat permintaan terhadap komoditas menjadi menurun. Hal ini tentu berpengaruh signifikan terhadap perekonomian negara-negara dunia yang sangat bergantung pada sektor komoditas, termasuk Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia menunjukkan tingkat pengangguran yang meningkat,  sebagaimana yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam Acara Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, hari Selasa (7/6).

“Masalah pengangguran dan kemiskinan saat ini merupakan tantangan yang sangat berat untuk pemerintah. Terutama karena turunnya harga berbagai komoditas menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Sebagai contoh pada daerah Kalimantan Timur yang pertumbuhan ekonomi daerahnya sangat bergantung pada sektor tambang, terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang cukup signifikan,” jelas Menteri Sofyan.

Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi termasuk deregulasi yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurunkan suku bunga sehingga usaha mikro bisa berkembang, serta mendorong program Permodalan Nasional Madani (PNM) .

Selain pengembangan kawasan industri di luar Jawa dan pemberian insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna menciptakan lapangan kerja, pemerintah juga mempersiapkan sepuluh kawasan pariwisata baru. Pemerintah yakin bahwa dengan modal dan investasi sedikit, maka dapat menciptakan lapangan kerja.

“Pemerintah yakin sekali untuk pariwisata, dengan modal sedikit dan investasi yang terbatas dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap lebih banyak tenaga kerja. Untuk itu, kita harus mempersiapkan lebih banyak kawasan pariwisata di luar Bali,” pungkas beliau.

Menteri Sofyan juga menegaskan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi akan terus dipantau berdasarkan data BPS. Data tersebut akan terus diperbaiki dan di-update sehingga daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan paling banyak mendapat bantuan dari pemerintah.* 

 

494

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//