Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Tegaskan Pentingnya “Housing For All” dalam World Habitat Day 2020

October 5th, 2020 11:04 am

Image Not Found.

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan yang layak baik dalam aspek perumahan dan permukiman serta perkotaan. Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan upaya perencanaan perumahan dan kota yang layak, inklusif, dan berkelanjutan, mengingat rumah menjadi tempat perlindungan teraman dari penyebaran Covid-19 dan menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti work from home dan school from home. “Rumah merupakan kebutuhan primer manusia untuk mengakses kebutuhan dasar lainnya dengan baik, seperti pendidikan dan kesehatan. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi juga pembibitan budaya dan basis pengembangan sumber daya manusia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam World Habitat Day 2020 “Housing For All: A Better Urban Future” yang diadakan secara virtual pada Senin (5/10).

Indonesia telah memasukkan esensi New Urban Agenda dan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam perencanaan kebijakan kota nasional. Sejak 2017, Presiden RI Joko Widodo mendorong percepatan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. “Pemerintah Indonesia sangat mendukung tema besar “Perumahan untuk Semua”. Dalam perencanaan nasional di Indonesia, pemerintah berupaya untuk secara bertahap meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Kami meletakkan tiga strategi, yaitu sisi permintaan, sisi penawaran, dan lingkungan pendukung,” ujar Menteri Suharso.

Saat ini, sejalan dengan prinsip National Urban Policy, Indonesia tengah merancang Kebijakan Perkotaan Berkelanjutan 2045. Dalam rancangan ini, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan faktor megatren global, perubahan demografi yang signifikan di masa depan, hingga pemerataan pembangunan ke seluruh daerah di Indonesia. “Pemerintah merancang sistem perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan berbudaya, yang didukung oleh tata kelola perkotaan atau urban governance yang baik, termasuk dengan strategi transformasi digital. Perluasan dan percepatan transformasi digital menjadi semakin mendesak di masa pandemi ini untuk mempercepat layanan pemerintah dan mendukung aktivitas masyarakat perkotaan,” ungkap Menteri Suharso.

Indonesia memiliki berbagai pelajaran baik dari berbagai pemerintah daerah, kota dan kabupaten dalam mengelola kota yang layak huni, inklusif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah Kota Surabaya yang melakukan penataan permukiman kumuh yang partisipatif.  Dengan tantangan yang semakin kompleks, diperlukan strategi pembangunan perumahan dan permukiman yang inovatif, partisipatif dan terobosan. Pemerintah Indonesia senantiasa membuka ruang dialog yang konstruktif dan membangun kerja yang bersifat kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam konteks New Urban Agenda.

158

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//