Choose Language
id us

Menteri PPN Bicara Peran DPD Dalam Perencanaan DAK

April 25th, 2016 4:00 pm


JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil bersama jajaran Eselon I Kementerian PPN/Bappenas menghadiri Rapat Kerja Gabungan Komite IV dan Tim Anggaran Komite I, Komite II, dan Komite III DPD RI, hari Senin (25/4). Rapat tersebut bertujuan untuk mempertajam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta memetakan penguatan peran DPD RI dalam perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

 Menurut Menteri Sofyan, DPD RI dapat berperan dalam perencanaan DAK. “Saya setuju DPD RI dapat menjadi bagian dari checks and balances bagi Pemerintah Daerah, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita format hal ini dengan cara yang baik. DPD RI dapat berperan namun dalam framework konstitusi dan regulasi. Untuk itu, harus kita pikirkan cara yang arif. Nanti akan kita perkenalkan e-budgeting,” jelas beliau.

Untuk tahun depan, Menteri Sofyan  menjelaskan bahwa  DAK dibagi menjadi dua bagian. “Pertama, DAK Reguler, diprioritaskan untuk membantu daerah dalam pemenuhan pelayanan publik. Kedua, kita memperkenalkan pola baru, yaitu DAK Infrastruktur Publik atau Pola Inpres, yaitu diprioritaskan untuk pencapaian target prioritas nasional,” jelas beliau.

Hadir juga dalam rapat tersebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, yang  menyampaikan beberapa hal terkait penguatan peran DPD RI.

Pertama, DPD RI dapat memberikan masukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan DAK antar Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota dengan provinsi dengan mengacu kepada RPJMN, RKP, RPJMD, dan RKPD. Kedua, dalam rangka penyusunan pertimbangan DPD kepada DPR terkait dengan kebijakan DAK dalam RUU APBN, DPD RI dapat melakukan rapat konsultasi dengan Pemerintah. Ketiga, DPD RI memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan DAK dalam RUU APBN kepada DPR. Terakhir, DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan DAK di daerah dalam rangka pelaksanaan APBN.

Adapun kesimpulan rapat yang telah disepakati bersama adalah (1) Rapat Kerja berkomitmen membangun kesepahaman bersama mengenai peran DPD RI dalam perencanaan dan penganggaran APBN, khususnya penetapan RKP, dan pengalokasian Dana Transfer ke daerah, dalam hal ini DAK, sehingga terwujud sinergitas yang semakin efektif; serta (2) DPD RI menyampaikan rekomendasi DPD RI terhadap RKP 2017, termasuk masukan terhadap arah kebijakan DAK 2017, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pertimbangan DPD terhadap APBN.

508

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//