Berita Utama

Menteri Bambang: Konsep Kota Berkelanjutan Masuk Dalam RPJMN

August 21st, 2017 10:22 am


JAKARTA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun Bappenas telah memasukkan konsep pembangunan kota berkelanjutan. Hal ini diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberikan materi kunci pada acara Seminar Nasional The Rise of Sustainable Cities di Kampus Podomoro University Rabu (21/8). Hadir dalam seminar tersebut rektor Universitas Podomoro Cosmas Batubara dan civitas akademika Universitas Podomoro.

“Kota berkelanjutan adalah konsep penting yang dapat kita gunakan bersama untuk memastikan bahwa kota-kota dan kawasan perkotaan masa depan, yang jumlahnya akan semakin banyak dan penghuninya akan terus bertambah, adalah kota-kota yang efisien, inklusif, direncanakan dengan baik serta sesuai dengan prinsip New Urban Agenda,” jelas Menteri Bambang.

Lebih lanjut Menteri Bambang menegaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 2.75 persen per tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional, sekitar 1.17 persen per tahun. Dengan menggunakan angka tersebut sebagai penentu proyeksi, maka pada tahun 2045, 82.37 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, meninggalkan kurang dari 20 persen penduduk di perdesaan. Urbanisasi yang tidak terencana dengan baik akan meningkatkan permasalahan di perkotaan, seperti polusi, perluasan kawasan kumuh, kurangnya suplai penting bagi perkotaan, seperti air, pangan dan energi. “Dampak jangka panjang kondisi urbanisasi yang seperti ini adalah kesenjangan antarwilayah, antarkota, dan juga antara desa dan kota,” tegas Menteri Bambang.

Menteri Bambang juga mengatakan bahwa kawasan perkotaan tidak memiliki strategi dan manajemen dalam pengendalian dan pemanfaatan urbanisasi yang optimal. Permasalahan pembangunan perkotaan yang harus diwaspadai, antara lain: (1) Rendahnya pelayanan perkotaan; (2) Tingginya kemiskinan, yang meningkatkan permasalahan sosial serta angka kriminalitas; (3) Rendahnya kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia dan modal sosial;  (4) Terbatasnya sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan kota dan perkotaan; (5) Peraturan pembangunan perkotaan masih berbasis sektoral, belum terintegrasi untuk mengatasi masalah antarsektor dalam satu wilayah; (6) Inefisiensi penggunaan ruang dan sumberdaya terbatas lainnya yang menyebabkan tidak efisiennya pembangunan, meningkatnya risiko bencana, dan menurunnya kualitas lingkungan; serta (7) Rendahnya daya saing kota dalam menghadapi persaingan antar kota, antar wilayah, dan di tingkat global, karena belum berkembangnya ekonomi lokal kota.

381

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2017 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved