Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Menteri Andrinof: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Terus Meningkat

May 21st, 2015 9:35 am


Siaran Pers

JAKARTA – Semangat dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender (PUG) tidak pernah kendur.  Setidaknya, hal tersebut menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago tecermin dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meningkat dari 67,2 pada tahun 2010 menjadi 69,6 pada 2013. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan di tingkat manajerial, dan upah pekerja perempuan di sektor nonpertanian, juga mengalami peningkatan, yaitu dari 68,2 menjadi 70,5 selama 2012-2013. “Persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon V pada tahun 2014 (Juli) meningkat signifikan dibandingkan kondisi 2010,” tutur Andrinof pada Konferensi Nasional “Perempuan Inspirasi Perubahan Perang Anggota Legislatif dalam Penghapusan Pemiskinan Perempuan Indonesia” pada Rabu (20/5) di Kementerian PPN/Bappenas.    

Namun, itu bukan berarti program kesetaraan gender sudah berjalan mulus. Dalam pandangan Bappenas, kata Andrinof, salah satu tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah bagaimana mengatasi permasalahan gender di bidang ekonomi atau ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak mengalami peningkatan dalam dekade terakhir, dan tetap berada dalam kisaran angka 50 persen. Selain itu, upah atau pendapatan pekerja perempuan jauh lebih rendah dari laki-laki secara rata-rata, yaitu Rp 1,427 juta untuk perempuan dan Rp 1,795 juta untuk laki-laki pada tahun 2013. Sekitar  30 persen pekerja perempuan berstatus pekerja tidak dibayar. Fakta bahwa sebagian besar penduduk miskin adalah perempuan juga harus disadari oleh semua pihak. “Untuk itu, sistem ketenagakerjaan mesti dibangun sehingga dapat mendorong perempuan yang jumlahnya sama banyak dengan penduduk laki-laki untuk lebih berpartisipasi aktif dalam perekonomian,” ujar Andrinof.

Tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012) juga merupakan masalah utama perempuan Indonesia. Dengan jumlah kelahiran sekitar 4,3 juta pada tahun 2012, dapat diartikan bahwa setiap tahun ada sekitar 15 ribu ibu melahirkan yang meninggal. Kementerian Kesehatan saja tidak akan mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut karena penyebabnya multidimensi sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga semakin mengemuka. Laporan yang disampaikan kepada Komnas Perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 293 ribu kasus pada tahun 2014 dengan tren yang meningkat sudah perlu dipandang sebagai situasi darurat. Penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus melibatkan semua pihak terkait. “Secara khusus saya memintakan peran yang lebih besar kepada Kepolisian RI untuk memberikan perhatian dalam masalah ini,” kata Menteri PPN/Bappenas.

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender adalah meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Menteri PPN/Bappenas hal ini penting agar pandangan, permasalahan, dan kebutuhan perempuan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Keterwakilan perempuan di DPR RI yang menurun dari 18,2 persen pada Pemilu 2009 menjadi 17,3 persen pada Pemilu 2014 dan juga di tingkat provinsi dari 16,4 persen menjadi 15,8 persen serta keterwakilan perempuan di DPD yang menurun dari 28,8 persen menjadi 25,8 persen perlu menjadi perhatian untuk dilihat lebih dalam penyebabnya untuk dilakukan perbaikan ke depan.

Berbagai permasalahan perempuan serta masalah-masalah ketidaksetaraan gender, kata Andrinof, tentu saja tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan stakeholders lainya. Penguatan perundang-undangan juga tidak akan efektif jika tidak terjadi pergerakan sampai di akar rumput. Menurut Andrinof dokumen RPJMN 2015-2019 telah secara tegas menjelaskan arah kebijakan dan strategi peningkatan kesetaraan gender yang ditujukan untuk:

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melaui strategi: (1) Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk: (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2) Pelaksanaan review dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender; (3) Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan PUG; (4) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah; (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.            

  

Jakarta, 20 Mei  2015

 

Thohir Afandi

Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Kementerian PPN/Bappenas

 

Untuk informasi lebih lanjut:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374

Email: humas(at)bappenas.go.id

 

 

4762

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//