Choose Language
id us

Berita Utama

Menteri Andrinof Bahas Pembangunan Perbatasan di Kantor Kemenko Polhukam

February 2nd, 2015 1:32 pm


(Jakarta, 2/2) Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengikuti rapat di Ruangan Rapat Bima, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada hari Senin (2/2) pukul 10.00 WIB. Rapat tersebut meng-agendakan pembahasan pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Bertindak sebagai pemimpin rapat, Menko Polhukam, Laksamana (Purn.) Tedjo Edhi Purdijatno. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat, Basuki Hadimulyono; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Menurut Menteri Andrinof, pembangu-nan daerah perbatasan dinilai masih belum optimal dan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Ditambah lagi, anggaran tahun lalu tidak terserap dengan baik, tidak fokus, dan tidak tersebar pada ‘pos-pos’ yang penting.

“Penyerapan yang rendah menunjukkan realisasi dan eksekusi anggaran yang rendah. Artinya, kurangnya koordinasi implementasi,” kata Menteri Andrinof .

Fakta mengenai pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar pada tahun 2014, dari total anggaran 16 Triliun untuk 40 lokasi prioritas dengan melibatkan 24 Kementerian/Lembaga, realisasinya hanya sebesar 17 persen.  Hal tersebut tampak pada kondisi nyata perbatasan darat dan laut.

Adapun masalah perbatasan darat antara lain: banyaknya Pos Lintas Batas Darat yang belum terpadu dan dalam keadaan rusak, pemukiman yang kurang layak, dan beberapa infrastruktur yang rusak, seperti jalan perbatasan, jembatan, dan kantor-kantor imigrasi dan perbatasan.

Begitu pula dengan perbatasan laut yang menyimpan tidak sedikit masalah. Pertama, batas laut dengan 10 negara belum selesai dirundingkan. Kedua, overlapping klaim batas laut, seperti Laut Sulawesi, Selat Malaka, dan Selat Singapura. Ketiga, baru memiliki satu Pos Lintas Batas Laut. Keempat, daerah rawan konflik dan sengketa. Terakhir, keterbatasan alutsista dan anggarannya.

“Pembangunan daerah perbatasan harus menggunakan pendekatan komprehensif. Kalau dari sisi perencanaan, sebenarnya sudah komprehensif. Pemerintah telah menggunakan pendekatan kewilayahan, pendekatan sektoral, pendekatan pro-duktivitas masyarakat, dan pendekatan sosial budaya,” kata Menteri Andrinof.

Namun, hal yang perlu diperkuat dan ditingkatkan, menurut Menteri Andrinof,
adalah koordinasi dalam implementasi. Pemerintah pusat harus memperkuat koordinasi secara vertikal, baik melalui Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional, maupun dengan kunjungan-kunjungan kerja ke provinsi dan kabupaten/kota daerah perbatasan. Pemerintah pusat harus lebih melibatkan pemerintah daerah, karena yang lebih banyak memiliki aparat di perbatasan tersebut adalah pemerintah daerah.

“Hal yang juga kurang dievaluasi adalah bagaimana menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan dan bantuan-bantuan yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, disamping pemerintah memberikan  pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, jalan, dan listrik,” pungkas Menteri Andrinof.*

953

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//