Choose Language
id us

Laporan Dari AS: Menteri Bambang Dorong IFFEd Fasilitasi Kebutuhan Pendanaan Alternatif untuk Pendidikan Indonesia

April 13th, 2019 9:40 am


WASHINGTON DC  – Indonesia telah menunjukkan pencapaian yang relatif baik di bidang pendidikan, ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan penduduk. “Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama di 2018 masing-masing mencapai 109,45 persen dan 91,06 persen. Angka tersebut menunjukkan Indonesia cukup berhasil memastikan hak penduduknya untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia juga masih menghadapi tantangan, seperti menerapkan program Wajib Belajar 12 Tahun. Partisipasi di tingkat pendidikan menengah masih perlu ditingkatkan,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara High-Level Breakfast Meeting on The International Finance Facility for Education (IFFEd), Jumat (12/4), di Washington DC, Amerika Serikat.

Target capaian yang sudah sesuai jalur adalah rata-rata melek huruf di atas 15 tahun, rasio APK untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA antara kuintil 1 sebesar 20 persen dan kuintil 5 sebesar 20 persen, serta persentase guru yang memenuhi syarat baik untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, maupun PLB. Sementara itu, target yang membutuhkan usaha lebih lanjut adalah persentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang terakreditasi minimal B dan persentase kompetensi keahlian SMK yang diakreditasi minimal B, sedangkan target yang susah dicapai oleh Pemerintah Indonesia adalah proporsi anak-anak kelas 4 yang memiliki kemampuan minimum dalam membaca dan matematika.

Untuk memastikan kualitas dan inklusivitas pendidikan di Indonesia, sejak 2009 Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Namun alokasi 20 persen tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang masih tinggi dan meningkatkan kualitas sektor pendidikan. Terdapat 4,4 juta anak putus sekolah yang perlu diperhatikan terutama yang di daerah pedesaan sebesar 61,93 persen dan berasal dari keluarga termiskin sebesar 32,95 persen. Indonesia juga bertekad untuk memastikan pendidikan prasekolah dasar satu tahun sebagai aspek penting bagi anak-anak untuk memiliki kesiapan sekolah. Diperkirakan hanya 38,11 persen anak di usia 5-6 tahun yang mendapatkan pendidikan anak usia dini. Data juga menunjukkan populasi usia sekolah di kuintil termiskin memiliki partisipasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kuintil terkaya. Begitupula partisipasi pendidikan penduduk pedesaan lebih rendah dari perkotaan.

“Anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak dapat secara optimal dan efektif dialokasikan untuk menunjang layanan pendidikan berkualitas. Lebih dari 60 persen pengeluaran pendidikan dialokasikan untuk gaji guru. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk pendidikan kejuruan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saja membutuhkan anggaran Rp 59,6 triliun. Angka ini pun belum memasukkan kebutuhan lain seperti pendidikan masyarakat dan PAUD. Untuk memenuhi akses pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, masih ada kesenjangan pembiayaan yang luas yang perlu diisi. Keterlibatan aktor-aktor non-negara seperti sektor swasta dan masyarakat dalam layanan pendidikan masih sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat mencapai prinsip SDGs no one left behind,” jelas Menteri Bambang.

IFFEd adalah fasilitasi pendanaan di sektor pendidikan yang dibentuk atas rekomendasi Education Commission bertujuan untuk menampung pendanaan dari berbagai sumber antara lain: mitra pembangunan, negara kontributor, dan mitra lainnya untuk kemudian disalurkan melalui World Bank dan Asian Development Bank (ADB).

042

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//