Berita Utama

Kementerian PPN/Bappenas Selenggarakan Rakorbangpus Tahap I Penyusunan RKP 2016

March 26th, 2015 5:25 pm


(Jakarta, 26/3) Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Tahap I Tahun 2015 guna menyusun draft Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Hadir para Sekretaris Jenderal Kementerian dan Sekretaris Utama Lembaga, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Biro Perencanaan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan perwakilan Staf Kepresidenan.

“Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. Padahal, pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan untuk mencapai pembangunan yang berkualitas,” ungkap Menteri Andrinof Chaniago.

Pembangunan berkualitas yang dimaksud adalah membangun untuk manusia dan masyarakat; tidak memperlebar ketimpangan antar golongan dan wilayah; serta aktivitas pembangunan tidak merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Untuk itu, infrastruktur sangat diperlukan dalam mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri.

“Para ahli kebijakan mangatakan apabila perencanaannya sudah beres, tuntas, dan mendekati sempurna, berarti 50% keberhasilan sudah ada di tangan kita. Untuk meraih keberhasilan 50% itulah, dengan waktu yang sangat terbatas, kita berusaha seoptimal mungkin supaya koordinasi rencana kebijakan itu dapat kita optimalkan,” jelas beliau sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perencanaan.

Di Era Kabinet Kerja (Jokowi-JK), sebagian besar agenda prioritas nasional bersifat lintas sektor, lintas kementerian dan lintas wilayah. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas memiliki fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas Kementerian/Lembaga, untuk menyamakan persepsi di antara stakeholders pembangunan, terkait apa yang ingin dituju dan dengan cara apa mencapainya.

Setelah RPJMN 2015-2019 rampung, menurut Menteri Andrinof, untuk mengoperasionalisasikannya dari tahun ke tahun, kita harus melakukan penyusunan rencana kerja tahunan atau yang lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Apa yang sudah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019, tidak dapat langsung diimplementasikan karena situasi yang sangat dinamis dan ada hal-hal yang perlu lebih operasional dan teknis. Saya rasa secara substansi, itulah gunanya diadakan Rakorbangpus ini,” kata Menteri Andrinof.

“Koordinasi secara vertikal dan horizontal betul-betul sudah kita lakukan selama empat setengah  bulan terakhir; baik lewat  Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, maupun rapat antar Menteri. Kita juga diberikan keleluasan untuk berinisiatif mengajak rekan-rekan Menteri lain, Pimpinan Lembaga dan non-Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Daerah untuk berkoordinasi,” tambah Menteri Andrinof.

Pelaksanaan Rakorbangpus 2015 ini dibagi menjadi 2 tahap. Rakorbangpus Tahap I akan membahas agenda prioritas nasional secara lintas sektor/lintasn K/L dan lintas wilayah (Multilateral Meeting). Rakorbangpus Tahap II akan mendalami hasil pembahasan Rakorbangpus Tahap I, dan pembahasan usulan program/kegiatan prioritas K/L yang bersangkutan (Trilateral Meeting).

Pada dasarnya pembahasan dalam rangkaian Rakorbangpus RKP 2016 menitikberatkan pada koordinasi perencanaan program/ kegiatan dalam rangka merealisasikan janji Presiden, terutama target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, industri/kawasan industri, pariwisata, revolusi mental, dan kawasan perbatasan. Masing-masing Agenda Prioritas Nasional tersebut akan dibahas bersama K/L terkait dalam forum lintas sektor dan lintas K/L terkait.

Bagi K/L, diharapkan dapat mendalami dengan sungguh-sungguh Agenda Prioritas Nasional yang tertuang pada RPJMN 2015-2019, agar setiap K/L mengetahui perannya dalam mendukung pencapaian setiap sasaran/target; dan setiap K/L mengetahui kebutuhan dukungan dari K/L lain. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing; mempersiapkan dukungan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah; dan menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD.

“Kita tidak sedang membuat rencana yang utopis ataupun idealis. Kita hanya sedang menyempurnakan rencana pembangunan kita. Bagian-bagian yang perlu sedikit disempurnakan adalah mengendalikan dan mengurangi pergerakkan ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan sosial ekonomi yang berpotensi mengancam keberlangsungan pertumbuhan kesejahteraan yang ingin kita wujudkan dan keutuhan kita sebagai NKRI,” pungkas beliau.*

 

 

*Bahan paparan dapat di download pada link berikut : http://bappenas.go.id/rakorbangpus

1369

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved