Choose Language
id us

Berita Utama

Kementerian PPN/Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016

April 10th, 2015 2:40 pm


(Jakarta, 9/4) Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago membuka Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Dalam sambutannya, Menteri Andrinof mengingatkan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) 2015—2019, pembangunan harus mengedepankan kepentingan publik. “Hakikat pembangunan pada dasarnya merupakan peningkatan hidup kualitas manusia dan masyarakat,” papar Menteri Andrinof.

Namun, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada curah saran dan ide dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan organisasi masyarakat sipil. Pasalnya, pembangunan tidak boleh dimonopoli satu atau dua pihak stakeholders, baik pemerintah maupun swasta karena bisa melahirkan pihak subordinat dan berujung pada arah pembangunan yang tidak diharapkan.

Oleh karena itu, Menteri Andrinof berharap agar para peserta Forum Konsultasi Publik mampu memberikan ide dan saran dengan hubungan kesetaraan yang setara. Ketiadaan hierarki antara OMS dan pemerintah akan menghasilkan penajaman mendalam atas RPJMN sehingga RKP 2016 terencana dengan baik.

Tak kurang dari 150 organisasi masyarakat sipil (OMS) ikut ambil bagian dalam Forum Konsultasi Publik. Lebih lanjut, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengutarakan pembangunan infrastruktur dipilih sebagai prioritas sesuai tema RKP 2016, yakni "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas". Tema yang berpayung pada RPJMN 2015—2019 tersebut sengaja dikedepankan karena infrastruktur merupakan hal esensial untuk pembangunan yang bermuara pada perekonomian pro masyarakat.

Menteri Andrinof mengungkap komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan inklusif tercermin dari komitmen untuk membangun infrastruktur, di antaranya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan, energi dan pengadaan listrik. "Tanpa pembangunan infrastruktur listrik, pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat," ungkap Menteri Andrinof.

Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk keluar dari negara defisit listrik menjadi surplus listrik. Sebab, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mumpuni, peran listrik menjadi penting karena dibutuhkan untuk industri, manufaktur, dan bidang usaha lainnya. Selain itu, Indonesia juga berjuang untuk lepas dari predikat negara dengan konsumsi listrik per kapita paling rendah se-Asia Tenggara.

Sementara, pembangunan infrastruktur energi fokus pada pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Alokasi dana untuk belanja energi akan ditingkatkan untuk mendorong berkembangnya pelbagai industri, termasuk industri skala kecil dan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, energi harus dikelola dan diawasi dengan ketat agar tak mencederai kepentingan masyarakat. “Sumber energi harus digunakan untuk menghasilkan listrik, bukan untuk dijual mentah-mentah,” tegas beliau.

Dus, Menteri Andrinof juga meminta semua pihak untuk berperan serta dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam yang hanya digunakan untuk menambah keuntungan segelintir pihak. Karenanya, pembangunan sarana dan prasarana yang hanya untuk menguras sumber daya alam mentah, menumpuknya di pelabuhan, dan mengirimnya ke negara lain, harus dihentikan tanpa terkecuali.

Poin penting lain, pemanfaatan sumber daya alam harus berprinsip ramah lingkungan dengan memaksimalkan peran teknologi. “Mari kita gerakkan ekonomi yang non ekstraktif, fokus pada industri, manufaktur, dan pengolahan,” tutur Menteri Andrinof.

Dalam kesempatan Forum Konsultasi Publik, Menteri Andrinof berkesempatan membuka dialog dengan para peserta. Ke depan, meski pertemuan tatap muka merupakan hal yang penting, menteri berharap frekuensi forum dapat meningkat dengan pemanfaatan teknologi situs internet yang sudah disiapkan, https://konsultasi-publik.bappenas.go.id.

Lewat diskusi daring, para pihak dapat membahas RKP 2016 dengan lebih komprehensif. “Situs dirancang sebagai media komunikasi dengan Bappenas dan OMS sepanjang tahun,” tutup Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas Dida Haryadi Salya.*

1156

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved