Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rembug Nasional yang bertemakan Membangun Indonesia Dari Pinggiran. Acara tersebut digelar dalam rangka merumuskan konstruksi dan indikator pembangunan di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, serta pulau-pulau kecil dan terluar. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebut ini saatnya pembangunan meluas ke seluruh pelosok Indonesia.
“Misinya jelas, untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan yang lebih seimbang,” ungkap Menteri Andrinof kala membuka perhelatan tersebut di Kementerian PPN/Bappenas, Senin (27/4). Dengan pembangunan yang lebih merata, maka hal tersebut mampu meminimalisasi ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok sosial.
Berbagai isu strategis seperti sumber air, ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan serta listrik, hingga sarana dan prasarana, serta kebutuhan untuk pelayanan dasar lain terutama pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah, masih jauh panggang dari api. Meski demikian, Menteri Andrinof menyebut sejumlah aral seperti terbatasnya anggaran yang seharusnya dijadikan sebagai tantangan, bukan hambatan bagi pembangunan. Pemerintah wajib memberikan hasil maksimal meski dengan anggaran terbatas.
Selama 5 tahun ke depan, pemerintah menetapkan target pembangunan kewilayahan yang fokus pada percepatan pembangunan terkait pedesaan. Hal tersebut sesuai dengan Nawa Cita 3 tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Fokus penting dalam penerapan Nawa Cita tersebut dijabarkan dalam sejumlah poin, yakni (1) desentralisasi asimetris; (2) pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, Kawasan Timur Indonesia, dan kawasan perbatasan; (3) penataan daerah otonomi baru untuk kesejahteraan rakyat; (4) implementasi undang-undang desa.
Untuk pembangunan desa perbatasan, Menteri Andrinof mencontohkan program pembangunan 100 desa yang melibatkan para personil Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI juga sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan dan merancang kebijakan percepatan pembangunan daerah perbatasan. Agar pembangunan sukses, perlu ada kerja sama dari pemangku kepentingan negara. “Rembug nasional diharapkan bisa menajamkan persoalan yang terinventarisasi itu, kemudian menata secara sistematis solusi yang tepat,” pungkas Menteri Andrinof.