Choose Language
id us

Berita Utama

Kementerian PPN/ Bappenas Gelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara

May 16th, 2019 10:00 pm


JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara dengan tema “Menuju Ibu Kota Negara Masa Depan” di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5). Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kajian pemindahan Ibu Kota Negara untuk mendapatkan masukan dari para pakar dan pelaku industri yang telah hadir sebagai narasumber. 

Mengawali dialog tersebut, Menteri Bambang memaparkan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dan kebutuhan untuk pemerataan ekonomi. “Sudah terlihat betapa tidak seimbang dan idealnya persebaran ruang yang ada di Indonesia baik dari segi populasi maupun ekonomi. Untuk itu, pengembangan Ibu Kota Negara dalam sistem perkotaan dan konstelasi wilayah dibutuhkan agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan kesenjangan ekonomi. If we do nothing we get nothing as well. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkannya dari sekarang,” tutur Menteri Bambang.

Strategi pengembangan Ibu Kota Negara dalam sistem perkotaan dan konstelasi wilayah dilakukan dengan pengembangan enam wilayah metropolitan (WM) di luar Pulau Jawa yaitu WM Medan, WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Denpasar, WM Makassar dan WM Manado. Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan sistem perkotaan nasional juga dibidik sebagai beberapa strategi pamungkas.

Usai melaksanakan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk meninjau calon lokasi ideal Ibu Kota Negara, Menteri Bambang menyampaikan konsep Ibu Kota Negara baru. “Kalau ibu kota ini dibangun di Kalimantan, harus ada konsep urban forest, green city atau eco-city, itu akan menjadi perhatian kami. Kami sangat peduli masalah lingkungan, kami akan membuat kota itu seinklusif mungkin. Kami juga akan mengundang urban designer untuk mendesain ibu kota,” tutur Menteri Bambang.

Pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan empat skema, yakni: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Istana Negara, kompleks Parlemen dan Yudikatif, bangunan strategis TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau; 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk peningkatan bandara dan pelabuhan; 3) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang; serta 4) Swasta untuk pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan science-technopark.

Dalam dialog tersebut, turut hadir para pakar yang menyampaikan analisis tentang pemindahan Ibu Kota Negara, di antaranya Chief Knowledge Worker Ruang Waktu Wicaksono Sarosa, Associate Professor Institut Teknologi Bandung Ibnu Syabri, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro Selrits Wongkaren, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna, Peneliti Utama Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Danny Hilman Natawijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Soelaeman Soemawinata dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Bernardus Djonoputro. 

364

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//