Choose Language
id us

Visi Indonesia 2045: Manfaatkan Bonus Demografi Demi Wujudkan Indonesia Maju

April 9th, 2019 8:59 pm


JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berbicara mengenai pentingnya penyelarasan Visi Indonesia 2045 dengan visi, misi, dan program pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. “Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban menghasilkan perencanaan tahunan, lima tahunan, maupun dua puluh tahunan. Oleh karenanya, keberlanjutan visi, misi, dan program pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi, menjadi kesempatan emas bagi kita untuk dapat mewujudkan mimpi bangsa Indonesia menjadi negara maju. Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya momen bonus demografi yang terjadi satu kali dalam sejarah bangsa,” jelas beliau dalam Media Visit ke Tempo Group di Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama. Pilar Pertama: Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaandalam pembangunan, sumbangan IPTEK dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Pilar Kedua: Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, melalui peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim,pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.

Pilar Ketiga: Pemerataan Pembangunan, dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Pilar Keempat: Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang mengemban amanat rakyat, reformasi birokrasi dan kelembagaan, memperkuat sistem hukum nasional dan antikorupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta penguatan pertahanan dan keamanan.

Saat ini, dasar hukum penyusunan pembangunan nasional dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 Ayat (2) bahwa RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program K/L dan Lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan pendanaan indikatif. Ke depan, Visi Indonesia 2045 akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional baik jangka menengah maupun panjang.

158

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//