Choose Language
id us

Berita Utama

Investasi Harus Didorong Apabila Jawa Timur Ingin Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Kemiskinan Rendah

April 12th, 2017 2:44 pm


SURABAYA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan arahan dalam acara Pembukaan Musrenbangprov Jawa Timur yang mengusung tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur”, dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2018 pada Rabu (12/04), di Grand City Surabaya.

Dalam sambutannya, Menteri Bambang memberikan penekanan pentingnya investasi dalam RKP 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Jawa Timur. “Apabila Jawa Timur ingin pertumbuhan ekonomi tinggi supaya dapat menyejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan dengan cepat, mengurangi pengangguran lebih besar, mau tidak mau investasi harus didorong,” jelas beliau.

Beliau memaparkan langkah-langkah yang perlu ditempuh. Pertama, Pemerintah Daerah harus memastikan ada porsi yang cukup untuk investasi pemerintah. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, investasi pemerintah tetap penting. Karena investasi pemerintah itu sudah pasti ditujukan untuk hal-hal yang mendukung kehidupan masyarakat banyak, baik untuk mendukung pelayanan dasar maupun untuk penyediaan infrastruktur dasar. “Jadi, investasi pemerintah itu bukan nilainya yang penting, tetapi tujuan dan kualitas dari investasi itu sendiri,” ungkap Menteri Bambang.

Sesuai tema RKP 2018, yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, Pemerintah Daerah didorong untuk memacu pertumbuhan tidak hanya dengan APBN/D. “Saya selalu katakan, RKP 2018 ini adalah RKP yang lebih dari sekedar APBN. Karena kalau kita hanya bahas APBN, menurut kami peran Bapak/Ibu menjadi terlalu kecil. Peran Bapak/Ibu akan menjadi besar kalau kita bertemu untuk membahas perekonmian nasional, perekonomian daerah, secara menyeluruh, dengan memperhatikan peranan sektor di luar pemerintah, dalam hal ini sektor swasta,” kata beliau.

Kedua, untuk mendorong pertumbuhan, Pemerintah Daerah harus mendorong investasi yang berasal dari non Pemerintah, yaitu investasi swasta. Untuk dapat menarik para investor, Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan iklim investasi yang baik di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Investor swasta akan sangat memilih dimana menginvestasi uangnya, sehingga mereka akan ‘rewel’ atau banyak bertanya apabila di daerah Bapak/Ibu sekalian terlalu banyak aturan yang menghambat terjadinya investasi. Jangan sampai hal-hal ini malah menjadi penghalang bagi investor untuk masuk ke daerah Bapak/Ibu. Untuk itu semangat deregulasi yang ditingkatkan Pemerintah Pusat, juga bisa didorong oleh Pemerintah Daerah,” terang beliau.

Turut hadir dalam acara Musrenbangprov Jawa Timur ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur H. Abdul Halim Iskandar, para anggota FKPD Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Walikota se-Provinsi Jawa Timur, Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur, tokoh masyarakat, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

1264

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//