Choose Language
id us

Berita Utama

Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas Sosialisasikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

March 25th, 2015 12:42 pm


(Jakarta, 20/3) Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas menggelar sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Ruang Rapat SG 2, Jumat (20/3). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Utama (Irtama) Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono, dan dihadiri beberapa Pejabat Eselon II. Forum ini juga menjadi ajang diskusi para pegawai Kementerian PPN/Bappenas mengenai teknis implementasi LHKASN.

Dalam sambutannya, Irtama Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa dengan adanya rencana pengumpulan LHKASN salah satunya guna mencegah timbulnya praktek KKN di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, berbeda dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), LHKASN cukup dilaporkan kepada Inspektorat, yang nantinya akan diteruskan dan diproses kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Ini tujuannya untuk pencegahan/preventif. Laporannya nanti diserahkan kepada Inspektorat. Berbeda dengan LHKPN yang laporannya diserakan kepada KPK, kalau ini kepada APIP,” ujar Slamet Soedarsono.

Sosialisasi Jumat (20/3) pagi itu menghadirkan pula narasumber Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi  Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko. Para pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang hadir berdiskusi dan bertanya kepada narasumber terkait implementasinya. Sebelumnya, Didid memberikan penjelasan selama 30 menit.

Menurut Didid, dengan diadakannya pelaporan LHKASN ini, mendorong transparansi di kalangan PNS. Kendati demikian, secara tidak langsung juga dapat melindungi pegawai dari bentuk fitnah terkait kekayaan yang dimiliki. Selain itu, untuk LHKASN tidak akan dipublikasikan seperti halnya LHKPN.

“Salah satu upaya kita adalah transparansi dan melindungi kita dari fitnah, dengan pegawai sudah menyampaikan laporan walaupun tidak di-publish ke publik, tetapi pimpinan mengetahui seberapa wajar kekayaan stafnya, dengan itu akan lebih aman,” ungkap Didid dalam paparannya.

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, pada 29 Januari 2015 telah menandatangani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah.

Surat edaran tersebut juga mengamanahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan ada sanksi berupa peninjauan kembali, baik itu penundaan atau pembatalan pengangkatan jabatan struktural maupun fungsional. Kebijakan ini juga akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi yang dimonitor oleh Kementerian PAN-RB.

LHKASN rencananya dalam waktu dekat akan segera dijalankan di Bappenas. Surat edaran yang sudah dirancang oleh Biro Hukum juga akan ditampilkan secepatnya. Terobosan ini diharapkan menjadi hal positif untuk meningkatkan good government di Kementerian PPN/Bappenas.*

853

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//