Choose Language
id us

Berita Pembangunan

Hilirisasi Industri dan Pengembangan Agrobisnis untuk Perekonomian Sulawesi Selatan

April 21st, 2020 9:45 am


Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjabarkan penyebab tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4). Ketergantungan pada sektor pertanian menjadi salah satu penyebabnya. “Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan sangat bergantung pada sektor pertanian yang menjadi kontribusi terbesar, baik sebagai pembentuk pertumbuhan, maupun penyerapan tenaga kerja. Padahal, harga komoditas sangat dipengaruhi gejolak situasi global,” ujar Menteri Suharso. Terlebih, pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global saat ini, menyebabkan semakin rentannya penduduk miskin di Sulawesi Selatan, meski angka ini sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya itu, tantangan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan juga terletak pada tingginya proporsi pekerja informal dan setengah pengangguran. Pada 2018, tercatat pekerja setengah pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 7,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional yang tercatat sebanyak 6,6 persen. Para pekerja ini tidak terlindungi dan mudah kehilangan pendapatan. Adanya pandemi Covid-19 saat ini pun bisa menjadi salah satu penyebab para pekerja ini kembali miskin. Hingga 2019, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 8,69 persen, lebih rendah dari total angka penduduk miskin nasional yakni sebesar 9,41 persen.

Kementerian PPN/Bappenas memberikan beberapa rekomendasi sebagai target capaian 2021, salah satunya untuk memperluas sektor pertanian dengan hilirisasi industri. Dengan adanya agroindustri, Sulawesi Selatan bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil olahan SDA sektor pertanian dan perkebunan. “Berdasarkan isu strategis yang mengemuka di Sulawesi Selatan, kebijakan untuk 2021 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian dan mengembangkan kegiatan non-farm yang komplementer (agroindustry),” tutur Menteri Suharso. Selain itu, Menteri Suharso juga merekomendasikan penyederhanaan dan kemudahan izin investor agar mencetak investasi baru di Sulawesi Selatan untuk membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

Terkait Covid-19, Menteri Suharso menegaskan risiko penularan di Sulawesi Selatan pun termasuk tinggi dibandingkan wilayah lainnya sehingga pembatasan sosial perlu diawasi dan dipantau. Menteri Suharso menyebutkan pentingnya penguatan safeguarding termasuk penanganan kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Untuk mendukung penanganan Covid-19 ini, sumber pembiayaan bisa didapatkan dari relokasi APBD, revisi DAK Kesehatan 2020, Dana Desa, partisipasi swasta dan organisasi masyarakat, dan swadaya masyarakat. “Keberhasilan kita mengatasi penyebaran virus ini akan menjadi kunci bagi pemulihan sosial ekonomi Sulawesi Selatan. Jika kita bisa mengatasi pandemi ini dengan relatif cepat, maka faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur atau rusak sehingga roda perekonomian bisa segera berputar dengan kapasitas penuh,” imbuhnya.

Dengan potensi yang dimiliki dan penanganan wabah yang baik, perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan akan bangkit. Di 2021, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 6,7 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan nasional yakni sebesar 4,5–5,5 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, Sulawesi Selatan diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran ditargetkan berada di kisaran 7,3 persen. Tingkat kemiskinan pun dapat ditekan menjadi 8,3 persen, sementara Rasio Gini menurun menjadi sebesar 0,37 dan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi meningkat menjadi 73,05.

462

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//