Choose Language
id us

Berita Utama

Pimpin Musrenbangprov Sumbar, Menteri Suharso Bahas Strategi Pemulihan Ekonomi Sumbar

April 10th, 2021 2:31 pm


Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat Kerja bersama Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah di Bukittinggi, Jumat (9/4) malam. Berbagai isu pembangunan dibahas pertemuan tersebut, di antaranya Langkah dan strategi Sumatra Barat dalam mewujudkan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang menjadi amanat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Sebelumnya, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Sumatra Barat yang digelar pagi hari, Menteri Suharso menegaskan pentingnya mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan perspektif kewilayahan untuk berkontribusi terhadap upaya lepas dari Middle Income Trap. “Pembangunan berbasis kewilayahan, semangat itulah yang diutamakan pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah di 2022. Kita mengembangkan wilayah dengan mengurangi kesenjangan,” ucap Menteri Suharso kepada seluruh peserta Musrenbangprov Sumatra Barat, baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi yang berdampak optimal bagi masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas memaparkan sejumlah rekomendasi untuk pembangunan Sumatra Barat pada 2022, dimulai dari mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, digital, serta pendukung konektivitas untuk daerah tertinggal. Tidak hanya itu, Menteri Suharso juga mengatakan pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, juga inovasi sektor pariwisata. “Tahun 2022, kita berharap lepas dari Covid-19, herd immunity tercapai dan ekonomi kembali pulih,” tutur Menteri Suharso.

Kunker Sumatra Barat hari kedua diisi dengan agenda kunjungan ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas. Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yang menargetkan konsumsi protein asal ternak sebesar 11 gram/kapita tiap harinya dan ketersediaan protein hewani sebesar 2,9 juta ton pada 2024, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan peternakan sapi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. “Pemerintah terus memperkuat sistem pangan nasional yang fokus kepada upaya menjamin produksi pangan beragam dan bernutrisi yang berkelanjutan, industrialisasi pangan lokal, serta penguatan korporasi petani dan distribusi pangan,” ujar Menteri Suharso.

Dalam kunjungan ini, Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan hasil ternak balai pembibitan dengan memperkuat sarana dan prasarana balai, meningkatkan luasan hijauan pakan ternak sebesar 10 persen, menambah populasi bibit ternak sebesar 2.5 persen, dan menjadikan balai sebagai agen dalam mentransfer inovasi teknologi peternakan bagi pelaku peternakan lainnya. Tidak hanya itu, penguatan balai juga harus didukung dengan infrastruktur pendukung, seperti jalan akses menuju balai serta pengembangan usaha pembibitan dengan skala ekonomis, mengingat luasan lahan balai yang mencapai 280 hektare, dengan lahan penggembalaan sebesar 211 hektare dan populasi ternak sebanyak 1.227 ekor. Kerja sama Triple Helix yang juga melibatkan perguruan tinggi atau lembaga riset juga diperlukan untuk memperkuat pakan ternak yang menjadi unsur penting dalam memproduksi daging yang aman dan berkualitas, sekaligus mendorong kerja sama pengembangan peternakan dan penguatan balai pembibitan. “Untuk pengembangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mendorong adanya inisiasi untuk memulai kerja sama dengan badan usaha, baik BUMN maupun swasta, untuk pengembangan bisnis peternakan,” tegasnya.

Usai mengunjungi BPTUHPT Padang Mengatas, Menteri Suharso meninjau pembangunan Monumen Bela Negara dengan agenda membahas percepatan pembangunan monumen dan pengembangan wilayah sekitar untuk mendukung eksistensi monumen. Monumen Bela Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan pada masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika ibu kota negara di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. “Pembangunan Monumen Bela Negara perlu didukung dengan pengembangan wilayah yang integratif dengan meningkatkan aksesibilitas, pengembangan destinasi dan amenities, seperti penginapan, restoran, transportasi lokal, yang dapat menarik minat wisatawan,” ucap Menteri Suharso. 

Pembangunan Monumen Bela Negara melibatkan banyak pihak, dari lintas sektor dan lintas pembangunan. Terdapat enam kementerian/lembaga yang terlibat dan berkomitmen dalam pembangunan ini, yakni Kementerian Pertanahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial. Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya landasan hukum bagi pembangunan Monumen Bela Negara. “Pembangunan Monumen Bela Negara perlu diperkuat dengan perintah Presiden Republik Indonesia, melalui Instruksi Presiden atau Keputusan Presiden, sebagai landasan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan lintas sektor dan lintas bidang pembangunan. Perlu disusun grand design Monumen Bela Negara dengan memperjelas peran dari masing-masing instansi terkait,” tutup Menteri Suharso.

377

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2021 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//