Choose Language
id us

Berita Kerjasama

Menteri PPN/Kepala Bappenas: Dialog dengan Para Kepala Bappeda Kab/Kota se-Jawa Barat

September 24th, 2010 9:22 am


Didampingi Sesmen PPN/Sestama Bappenas Ir. Syahrial Loetan, MCP; Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi; dan Karo Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Maruhum Batubara, MPA; di akhir pekan lalu, Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan kerja ke kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (28/08), pukul 13.00 WIB – selesai, dan diterima langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. Nampak hadir dalam acara tersebut para Kepala Bappeda Kabupaten/Kodya dan Kepala SKPD se-Jawa Barat atau yang mewakili.

Di tengah-tengah para peserta dialog, Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan secara singkat tentang reformasi di Indonesia, di mana reformasi pada gelombang pertama (1998 – 2008) terdapat empat perubahan antara lain TRANSISI DEMOKRASI, dengan sistem check and balance antara legislatif, yudikatif, dan judikatif; DESENTRALISASI yang sangat ekspansif (demokrasi langsung, desentralisasi fiskal); PENYELESAIAN KONFLIK di Aceh, reformasi politik di Papua, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pasca-konflik; serta Perekonomian dan Kesejahteraan semakin Maju. Selain itu, selama periode 1998 – 2008, Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi dari -13% menjadi 6%, ekspor non-migas Indonesia menembus US$100 miliar, APBN menembus 1000 triliun rupiah, Cadangan devisa Indonesia kini mencapai lebih dari US$78 miliar, yang kesemuanya berujung pada nilai Rupiah yang mampu untuk terus stabil. Kondisi tersebut membuat angka kemiskinan terus menurun, credit rating Indonesia terus membaik, rasio hutang atas PDB turun secara signifikan yang kini mencapai 27,8 persen, serta bangsa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang semakin kuat.

Sementara, pada reformasi gelombang kedua, pemerintah menyusun kebijakan dengan mempertegas haluan dan memacu laju perubahan, melalui langkah de-bottlenecking dalam jangka pendek dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 untuk jangka menengah. Pada era ini, pemerintah menyusun arah pembangunan dalam lima tahun ke depan, melakukan penghilangan berbagai sumbatan (de-bottlenecking) atas peraturan perundangan yang menghambat dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, membenahi kerumitan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan tanah dan tata-ruang, dan membenahi peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk memperbaiki iklim investasi, serta revisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Terkait populasi Indonesia, dari sensus penduduk 2010 diperoleh angka sekitar 237 juta jiwa di mana terdapat peningkatan rata-rata nasional 1,5% yang angkanya lebih tinggi dari perkiraan atau target sebelumnya, yaitu sebesar 1,3%.


(Humas)

1049

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//