Choose Language
id us

Berita Utama

Di Luksemburg, Menteri Bambang Bahas Potensi Kontribusi Asian Infrastructure Investment Bank untuk Pembangunan Indonesia

July 12th, 2019 11:34 am


LUKSEMBURG – Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara dalam Governor Business Roundtable on Cooperation and Connectivity di Luksemburg, Jumat (12/7). Dalam acara yang bertujuan untuk mengeksplorasi prioritas pembangunan infrastruktur digital dan potensi penggunaan teknologi untuk membangun infrastruktur yang lebih aman, efisien, serta cerdas tersebut, Menteri Bambang menegaskan untuk mewujudkan inisiatif konektivitas regional yang terintegrasi, AIIB harus mampu mengeksplorasi dan mengidentifikasi kesamaan sekaligus saling melengkapi inisiatif di antara negara-negara anggota untuk menciptakan sinergi. “Untuk mengoptimalkan hasil, pembangunan proyek konektivitas multi-negara harus sejalan dengan rencana pembangunan infrastruktur ekonomi nasional dan strategi negara yang berpartisipasi. Idealnya, rencana infrastruktur tersebut harus kompatibel dengan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, saya dorong AIIB dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) sebagai platform untuk membangun sinergi di antara Multilateral Development Bank (MDB),” jelas Menteri Bambang.

 Kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia yang masif, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, memerlukan alokasi pembiayaan dari berbagai sumber yang tergantung pada sifat dan kelayakan proyek secara komersial. Untuk mendorong kontribusi swasta dalam membiayai proyek infrastruktur, Pemerintah Indonesia telah memulai pendekatan inovatif dengan mendorong sinergi anggaran negara dan swasta. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berperan penting dalam tahapan perencanaan, persiapan, hingga ditandatanganinya perjanjian utama, sementara Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) difokuskan untuk membantu proses pembiayaan guna mencapai financial closing, terutama pada proyek dengan Internal Rate of Return (IRR) di atas 13 persen.

 “Untuk meningkatkan saham infrastruktur terhadap PDB dari 43 persen di 2017 menjadi 50 persen di 2024, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar USD 429,7 miliar atau sebesar 6,1 persen PDB pada periode 2020-2024. Jumlah ini meningkat 20 persen dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar USD 359,2 miliar pada 2015-2019. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU juga PINA. Pemerintah Indonesia sudah memiliki 83 proyek KPBU dengan estimasi nilai lebih dari USD 40 miliar dalam pipeline, sementara untuk PINA sudah ada 30 proyek dengan lebih dari USD 50 miliar dalam pipeline. Untuk proyek KPBU, AIIB saya dorong untuk memberikan dukungan persiapan proyek dan memberikan nasihat untuk meningkatkan kualitas dan transaksi proyek yang sesuai dengan kriteria investor. Tidak hanya kita dorong untuk memberikan dukungan pada fase konstruksi proyek, AIIB juga kita harapkan dapat berkontribusi pada tahap awal perancangan dan perencanaan, fase pasca-konstruksi operasi, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas aset,” jelas beliau.

 Untuk mengatasi kesenjangan digital, Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil. Menteri Bambang memandang koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah merupakan hal yang penting, terutama untuk memastikan agenda pengembangan TIK nasional dapat berjalan selaras dengan strategi dan agenda pembangunan daerah setempat. “Di bidang konektivitas, Indonesia telah menjalankan beberapa proyek berskala besar untuk membangun backbone internet dan konektivitas informasi, seperti konstruksi Palapa Ring dan Proyek Satelit Multifungsi. Prioritas investasi selanjutnya akan diberikan kepada proyek infrastruktur TIK untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk menghilangkan blank spot di daerah terpencil,” pungkas Menteri Bambang.

502

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//