Berita

Musrenbang Provinsi Papua Barat

November 30th, -0001 12:00 am


Menneg PPN/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Inspektur Utama Kementrian Negara PPN/Bappenas, Drs. Bagus Rumbogo, Ak., memberi sambutan dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Papua Barat di Manokwari, pada Selasa (15/8). Acara yang dibuka oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Abaraham O. Aturi tersebut dihadiri oleh jajaran Muspida Provinsi Papua Barat, DPRD, anggota DPR dan DPD RI asal Papua Barat, serta kalangan akademisi Papua Barat.

Dalam Sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Utama Kementrian Negara PPN/Bappenas, Menneg PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa RKP 2009 menjadi titik penting dalam melihat pencapaian sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2004-2009. RKP 2009 disusun secara cermat dengan memperhatikan berbagai pelaksanaan kegiatan yang belum terselesaikan dan memperhitungkan gejolak ekonomi internasional yang disebabkan terutama oleh fluktuasi harga minyak, ketidakpastian di pasar modal dan pasar uang serta perkembangan harga komoditas. Semua ini akan berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

"Pemerintah telah bekerja keras melakukan penyesuaian postur APBN 2008 dengan perkembangan global yang berlangsung cepat, serta melakukan optimalisasi dan penghematan anggaran untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, member stimulus yang memadai bagi perekonomian nasional, dan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah bersama DPR telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam APBN-P untuk mengubah beberapa asumsi agar sesuai dengan realita yang terjadi," demikian kata Menneg PPN/Kepala Bappenas dalam sambutannya.

Selain itu Menneg PPN/Kepala Bappenas juga mengingatkan bahwa sebagai provinsi yang relatif baru, untuk mengurangi kesenjangan dengan daerah lain, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka NKRI.

"Berdasarkan "Papua Leaders Meeting" yang dilaksanakan pada 15 februari 2008 di Jayapura, telah disepakati bahwa akan diterbitkan suatu payung hukum atau aturan hukum yang mengatur keberadaan Provinsi Papua Barat ke dalam UU No. 21 tahun 2001," tambah Menneg PPN/Kepala Bappenas. (Biro Humas dan TUP)

954

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2018 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved