Choose Language
id us

Berita

Kalkulasi Ekonomi Sebuah Demokrasi

August 5th, 2004 10:00 am


Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004 yang berjudul "Kalkulasi Ekonomi Sebuah Demokrasi" berargumen bahwa negara ini perlu berinvestasi lebih banyak untuk pembangunan manusia dan menerangkan bahwa hal ini secara ekonomi adalah hal yang masuk akal, walau dalam siutasi anggaran yang ketat. Pemenuhan hak-hak warga negara terhadap pembangunan tidak hanya akan menjamin keberlangsungan demokrasi, tetapi juga akan mengukuhkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi.

Laporan ini diluncurkan bersama-sama oleh Beppenas, BPS, dan UNDP Indonesia. Menteri Negara PPN Kwik Kian Gie dalam pidatonya saat peluncuran, mengatakan bahwa LPMI 2004 ini menjawab pertanyaan praktis sekaligus pertanyaan politis, karena ia menerangkan bagaimana membangun legitimasi bagi sebuah demokrasi yang baru saja terbentuk dengan mengidentifikasi sejumlah hak-hak dasar warga negara. Laporan ini kemudian mengestimasi berapa banyak biaya yang dibutuhkan, dan menunjukkan bahwa jumlah tersebut masih berada dalam batas kemampuan Indonesia.

LPMI 2004 diterbitkan pada saat yang sangat penting dalam perjalanan Indonesia menuju demokrasi. Selang beberapa bulan lalu, negara ini dengan sukses telah menyelenggarakan Pemilu untuk anggota Legislatif dan baru saja untuk pertama kali dalam sejarah rakyat Indonesia berkesempatan untuk memilih calon-calon presiden secara langsung.

Akan tetapi, tak ada ruang untuk berpuas diri. Sebagaimana dikatakan oleh Bo Asplund, Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia "Rakyat pantas khawatir ketika mengharapkan manfaat dari demokrasi. Oleh karena itu, laporan ini berargumen bahwa demokrasi di Indonesia harus dilihat sebagai wahana yang akan memberikan peluang-peluang baru untuk negeri ini. Sudah barang tentu, jika tidak demikian halnya, akan ada bahaya di mana banyak orang akan kecewa dan mengharapkan kembalinya keamanan yang semu dari sebuah rezim otokratis."

Laporan ini menekankan bahwa di masa yang akan datang, pendapatan kaum miskin kelihatannya tidak akan meningkat dengan pesat. Ini berarti bahwa pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih banyak untuk menyediakan pelayanan-pelayanan publik. Pada waktu yang bersamaan, dalam sebuah sistem yang lebih demokratis dan terdesentralisasi, rakyat akan menuntut aspirasi mereka didengarkan dalam pemenuhan pelayanan publik tersebut. Mengakomodasikan aspirasi-aspirasi merupakan suatu pendekatan yang berbasiskan hak-hak warga negara yaitu: setiap warga negara Indonesia harus bisa mendapatkan hak-hak dasar yang sama.

Bagaimana mungkin Indonesia yang indeks pembangunan manusia globalnya berada di peringkat 111, mampu menyediakan jaminan akan hak-hak dasar seluruh warga negara? LPMI melakukan kalkulasi ekonomi dan untuk pertama kali menghitung biaya yang dibutuhkan untuk menjamin tersedianya pendidikan dasar, kesehatan dasar, kecukupan pangan, dan rasa aman untuk setiap warga negara. Untuk melakukannya Indnonesia harus meningkatkan anggaran untuk komponen-komponen tersebut dari sekitar 3% menjadi 6% dari total Pendapan Domestik Bruto (PDB).

Dananya berasal dari mana? LPMI menekankan potensi perbaikan dalam sistem perpajakan dan perbaikan dalam hal efisiensi serta prioritas belanja publik. Untuk membangun konsesnsus nasional mengenai standar minimum bagi seluruh warga negara, LPMI mengusulkan diadakannya sebuah Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk pembangunan manusia. Setiap kabupaten/kota dan propinsi, terlebih dulu diminta untuk menyusun kebutuhan dan prioritas masing-masing dan membawanya ke dalam konfrensi tingkat nasional. Langkah ini "bukan saja akan memberi momentum baru bagi pelaksanaan desentralisasi, akan tetapi juga membantu meningkatkan persatuan nasional untuk sebuah tujuan bersama dan sekaligus memperluas dan mematangkan demokrasi di Indonesia."

-----------------------
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Lim Shu Ling,
telepon (021) 3924320 ext. 100

372

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//