Choose Language
id us

Berita Pembangunan


Sumatra Utara Menuju Hilirisasi Industri dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong Sumatra Utara (Sumut) untuk meningkatkan nilai tambah dengan mengolah hasil pertanian dan perkebunan, mengingat hasil pertanian kopi, hortikultura, karet, dan sawit di provinsi ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Langkah tersebut sekaligus membuat Sumut tidak lagi bergantung pada komoditas primer serta dapat memperbesar keuntungan…


Selengkapnya..

Industri Pariwisata Jadi Kunci Ekonomi Bangka Belitung Pasca Pandemi Covid-19

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong transformasi ekonomi Bangka Belitung ke arah industri pariwisata, terlebih dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Menteri Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Bangka Belitung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4).…


Selengkapnya..

Transformasi Ekonomi Kalimantan Barat: Hilirisasi Industri dan Penguatan SDM

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong Kalimantan Barat melakukan transformasi perekonomian ke hilirisasi industri, terlebih untuk menghadapi perubahan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menteri Suharso mengatakan, pemerintah daerah perlu bertransformasi mengolah hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta mengolah sumber daya alam agar menjadi komoditas yang bernilai…


Selengkapnya..

Hilirisasi Industri dan Pengembangan Agrobisnis untuk Perekonomian Sulawesi Selatan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjabarkan penyebab tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4). Ketergantungan pada sektor pertanian menjadi salah satu penyebabnya. “Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan sangat bergantung pada…


Selengkapnya..

Bappenas Dukung Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

“Pada hakikatnya, pengembangan konsep Keadilan Restoratif akan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana, dengan tetap mengedepankan pemberian keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dalam pembukaan Seminar Diseminasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam…


Selengkapnya..

Bappenas Dorong Pembangunan Inklusif Melalui Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular

JAKARTA - “Kerja sama pembangunan harus diarahkan melalui pendekatan inovasi yang sistematis dan mempertemukan kebutuhan dengan sumber daya agar menghasilkan praktik terbaik serta berdampak tinggi,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono pada Forum Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST): “Inovasi dan Kemitraan KSST dalam…


Selengkapnya..

Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Kembangkan Sektor Industri Digital Dan Inovasi

DEPOK – Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Untuk membahas pentingnya aspek sosial budaya dalam rencana pembangunan IKN, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” pada…


Selengkapnya..

Kawal RPJMN 2020-2024, Sesmen Himawan Lantik 24 Pejabat Fungsional Perencana

JAKARTA – Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga melantik satu Pejabat Fungsional Perencana Utama dan 23 Pejabat Fungsional Perencana Pertama, Senin (27/1) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 2-4. Pelantikan ini juga dalam rangka penyesuaian struktur organisasi agar sejalan dengan yang dirumuskan dalam Perpres terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional…


Selengkapnya..

Sempurnakan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas Gelar Konsultasi Publik

JAKARTA – Untuk lebih memantapkan dan menjaring masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang terkait Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebelum disampaikan kepada DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (15/1). Saat ini, RUU IKN masuk sebagai prioritas…


Selengkapnya..

Perkawinan Anak Masuk Kategori Darurat, Bappenas Susun Stranas Upaya Pencegahan Bersama

JAKARTA – Penurunan angka perkawinan anak merupakan salah satu target dalam RPJMN 2020-2024 dan tujuan kelima dalam Sustainable Development Goals SDGs. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, Kementerian PPN/Bappenas menyusun sebuah Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), yang kemudian menjadi pedoman bagi berbagai…


Selengkapnya..

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved