Choose Language
id us

Berita Pembangunan


Kementerian PPN/Bappenas Tegaskan 6 Langkah Percepatan Pembangunan Papua yang Holistik dan Inklusif

JAKARTA – Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan pendekatan kontekstual lokal Papua merupakan komitmen Presiden RI Joko Widodo dalam lima tahun terakhir sekaligus lima tahun ke depan. Merespons komitmen tersebut, Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah mempersiapkan desain baru percepatan pembangunan Papua yang holistik dengan menggabungkan pendekatan kultural, ekologis, ekonomi…


Selengkapnya..

SDGs: Solusi Bersama Pulihkan Indonesia Pascapandemi Covid-19

JAKARTA – Pandemi Covid-19 tak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, penyebaran virus ini menyebabkan penyesuaian strategi dan upaya mencapai target SDGs. “Sebelumnya, kita sudah…


Selengkapnya..

Ciptakan Stabilitas Ekonomi Usai Covid-19,  Bappenas Dorong Jawa Barat Terapkan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Dalam Webinar ‘Dampak Covid-19 Pada Pembangunan Ekonomi Inklusif di Jawa Barat dan Respons Pemerintah Daerah’, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti atau akrab disapa Winny menegaskan pentingnya pembangunan inklusif bagi Jawa Barat sebagai upaya percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan…


Selengkapnya..

Kemiskinan Masih Sangat Tinggi di Pegunungan Tengah, Bumi Cendrawasih Perlu Atasi Kesenjangan di Pedesaan dan Perkotaan

Angka kemiskinan di pedesaan Papua sangat tinggi, terutama di pegunungan tengah. Pada 2019, persentase penduduk miskin di desa sebesar 36,84 persen, cukup tinggi jika dibandingkan dengan di perkotaan sebesar 4,26 persen. Jumlah penduduk miskin di pedesaan ini masih stagnan dan belum ada penurunan signifikan sejak 2015. Padahal, tingkat pengangguran di Papua relatif rendah. Artinya, sebagian besar…


Selengkapnya..

Sumatra Utara Menuju Hilirisasi Industri dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong Sumatra Utara (Sumut) untuk meningkatkan nilai tambah dengan mengolah hasil pertanian dan perkebunan, mengingat hasil pertanian kopi, hortikultura, karet, dan sawit di provinsi ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Langkah tersebut sekaligus membuat Sumut tidak lagi bergantung pada komoditas primer serta dapat memperbesar keuntungan…


Selengkapnya..

Industri Pariwisata Jadi Kunci Ekonomi Bangka Belitung Pasca Pandemi Covid-19

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong transformasi ekonomi Bangka Belitung ke arah industri pariwisata, terlebih dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Menteri Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Bangka Belitung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4).…


Selengkapnya..

Transformasi Ekonomi Kalimantan Barat: Hilirisasi Industri dan Penguatan SDM

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong Kalimantan Barat melakukan transformasi perekonomian ke hilirisasi industri, terlebih untuk menghadapi perubahan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menteri Suharso mengatakan, pemerintah daerah perlu bertransformasi mengolah hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta mengolah sumber daya alam agar menjadi komoditas yang bernilai…


Selengkapnya..

Hilirisasi Industri dan Pengembangan Agrobisnis untuk Perekonomian Sulawesi Selatan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjabarkan penyebab tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4). Ketergantungan pada sektor pertanian menjadi salah satu penyebabnya. “Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan sangat bergantung pada…


Selengkapnya..

Bappenas Dukung Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

“Pada hakikatnya, pengembangan konsep Keadilan Restoratif akan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana, dengan tetap mengedepankan pemberian keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dalam pembukaan Seminar Diseminasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam…


Selengkapnya..

Bappenas Dorong Pembangunan Inklusif Melalui Kerjasama Selatan-Selatan Dan Triangular

JAKARTA - “Kerja sama pembangunan harus diarahkan melalui pendekatan inovasi yang sistematis dan mempertemukan kebutuhan dengan sumber daya agar menghasilkan praktik terbaik serta berdampak tinggi,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono pada Forum Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST): “Inovasi dan Kemitraan KSST dalam…


Selengkapnya..

sebelum 123456...26 sesudah

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2020 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved