Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Kick Off Meeting Regional Development Summit (RDS) of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021, Jumat (10/9), untuk membahas strategi pemerataan pembangunan di timur Indonesia dan memperkecil kesenjangan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. “Kita betul-betul ingin perencanaan ini berbasis kewilayahan, pembangunan betul-betul…

Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau. Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Kita ingin…

Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Perpres ini juga memperkuat…

Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus, terutama selama pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia harus melaksanakan penekanan kebijakan bagi penyandang disabilitas, tak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga dengan peningkatan akses ekonomi produktif. “Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, penyandang disabilitas merupakan subjek pembangunan yang…

Untuk kedelapan kalinya, melalui Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional, Kementerian PPN/Bappenas akan menyelenggarakan Konferensi Air Minum dan Sanitasi (KSAN) 2021 bertema “Aksi Nyata Membangun Akses Air Minum dan Sanitasi Aman untuk Semua” pada November mendatang. "Tujuan utama pelaksanaan KSAN adalah memperkuat profil air minum dan sanitasi dalam…

Bappenas Perkuat Sistem Informasi untuk Pengendalian Pembangunan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan tantangan pengendalian pembangunan. “Komponen yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RPK) semakin spesifik intervensinya. Seperti arahan Presiden, berbagai intervensi publik tidak cukup hanya sent saja,…

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Kickoff Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Selasa (30/3) secara daring ya untuk menetapkan data prioritas serta panduan Satu Data Indonesia (SDI) yang nantinya perlu disepakati, dikumpulkan, dan diseleksi agar data tersebut masuk ke dalam tiga kategori yaitu data statistik, data keuangan, dan data geospasial. Upaya ini menjadi salah satu…

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi selaku Koordinator Sekretariat SDI Tingkat Pusat dalam Acara Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang…

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, tata kelola atau manajemen data nasional menghadapi tantangan. “Di dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, ditekankan betul betapa pentingnya manajemen data SPBE. Bahkan, manajemen data SPBE menjadi salah satu agenda Stranas Pencegahan Korupsi. Jadi ini melibatkan KPK,” ucap…

Sebagai koordinator pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas terus berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan TPB/SDGs. Salah satunya dengan mengembangkan SDGs Financing Hub sebagai pembiayaan inovatif yang berperan penting dalam mewujudkan skema pembiayaan…