Choose Language
id us

Rakorbangpus 2016: Bappenas Tingkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

April 13th, 2016 9:55 am


JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyebutkan upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan mengubah pendekatan dalam penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2017 pada Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2016 di Bappenas pada Rabu (13/04) lalu.

Pendekatan baru yang digunakan yaitu pendekatan perencanaan pembangunan menjadi holistik-tematik, integratif dan spasial serta pendekatan anggarannya menjadi money follow program. Dengan perubahan ini diharapkan pendekatan dalam pembangunan tidak lagi sektoral namun terintegrasi antar Kementerian/Lembaga. Sinkronisasi pun dibutuhkan dalam prosesnya.

”Mulai RKP 2017 kita diminta memperbaiki mekanisme perencanaan. Pemerintah saat ini melakukan banyak sekali improvement dalam berbagai bidang, salah satunya bagaimana membuat program pembangunan lebih berhasil guna atau efektif. Presiden meminta dalam rapat kabinet agar semua menteri dan Kepala Kementerian/Lembaga turun tangan langsung dalam perencanaan,” jelas Menteri Sofyan.

Adapun Rakorbangpus bertema “Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” bertujuan untuk membahas kerangka penyusunan rancangan awal RKP 2017 dan pagu indikatif. Menurut Menteri Sofyan, rencana anggaran pembangunan dalam RKP 2017 masih akan banyak mendanai pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Namun, kini difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah sesuai tema RKP 2017. Maka untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, program pembangunan di luar Pulau Jawa akan diprioritaskan. Selain itu akan diadakan program-program sosial untuk mengurangi kemiskinan.

Terkait pendanaan, Menteri Sofyan menegaskan pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk menyiasati terbatasnya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek pembangunan akan ditawarkan kepada swasta terlebih dahulu. Jika tidak bisa dikerjakan swasta, skema Public Private Partnership (PPP) akan dilaksanakan. Namun, apabila PPP tak terwujud, pemerintah akan menyerahkan proyek untuk digarap BUMN. Jika ketiga strategi tidak dapat dilakukan, pemerintah akan menugaskan pembangunan proyek pada Kementerian/Lembaga

Sejumlah agenda penting yang dilaksanakan dalam rapat tersebut di antaranya pemaparan rancangan kebijakan fiskal, kerangka pendanaan dan tata cara pelaksanaan anggaran 2017 oleh Kementerian Keuangan dan pengendalian agenda prioritas nasional 2017 oleh Kantor Staf Presiden. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kantor Staf Presiden.

Di akhir sambutannya, Menteri Sofyan menyinggung tentang Revolusi Mental yang harus termaktub dalam segala aktivitas. ”Dalam segala aspek harus ada revolusi mental. Ini namanya konsep mainstreaming, yaitu memasukkan revolusi mental ke dalam seluruh aktivitas terutama dalam penegakan hukum dan disiplin. Selama ini kita kurang tegas karena terlalu permisif,” tegas Menteri Sofyan.

 

Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)

  1. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 adalah Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah.”
  2. Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
  3. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
  4. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
  5. Memangkas program yang nomenklatur-nya tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih dan sebagainya. 
787

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2019 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved
//