Berita Utama

Bappenas Sosialisasikan Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan Pengembangannya

March 5th, 2015 11:26 am


(Jakarta, 4/3) Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, membuka acara diskusi “Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan Pengembangannya”, yang bertujuan untuk mensosialisasikan ekonomi yang berbasis syariah, potensinya dalam sistem ekonomi kita, dan penerapannya di Indonesia. Hadir sebagai narasumber Adiwarman Azwar Karim, akademisi dan praktisi ekonomi syariah.

“Beberapa tahun yang lalu, Bappenas telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan sistem industri keuangan syariah di Indonesia, guna mendukung dan mendorong perkembangan sektor riil yang juga berkategori syariah,” ungkap Menteri Andrinof dalam mengawali sambutannya.

Sebagai lembaga perencana, Bappenas memiliki kemampuan dan mandat untuk berperan dalam merencanakan pembangunan, termasuk ekonomi syariah. “Saya berharap kedeputian sektor di Bappenas dapat mempelajari dan berkreasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia,” tambah beliau.

Menurut Menteri Andrinof, Indonesia sangat berpotensi menjadi penyokong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah, dikarenakan dua hal.

Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Meskipun ekonomi syariah tidak dikhususkan bagi muslim, tetapi umat muslim tetap menjadi pasar utama bisnis dan keuangan syariah.

Kedua, terkait bonus demografi pada 2025-2035, yang berpotensi  menghasilkan masyarakat kelas menengah. Peningkatan kelompok ini didominasi oleh umat muslim dengan behaviour yang beragam, yang membuat bisnis dan keuangan syariah juga lebih beragam.

Pada kesempatan yang sama, Adiwarman Azwar Karim menjelakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. “Penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam ekonomi dikembangkan dari sebuah tahapan pembersihan hati yang lazim dilakukan oleh para sufi,” ungkap Adiwarman Azwar Karim.

Tahap pertama, TAKHALLI (تخلي ) yang berarti “mengosongkan”, yaitu upaya untuk meninggalkan semua praktik-praktik yang buruk. Tahap Kedua, TAHALLI (تحلي ) yang berarti “pengisian hati”, yaitu mengisi kegiatan ekonomi dengan hal-hal yang baik. Tahap ketiga, TAJALLI (تجلي ), yang berarti “menampakkan”, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan derma sebagai bentuk penampakkan kasih sayang Tuhan.

Dari sisi ekonomi makro, diharapkan ekonomi syariah dapat menciptakan keseimbangan ekonomi riil dan moneter; mendorong terciptanya keseimbangan keadilan (fairness equilibria); dan mengoptimalkan penerbitan sukuk negara.

Bertambahnya jumlah uang tanpa diiringi produksi barang dan jasa dapat mengakibatkan peningkatan harga (inflasi) dan menggangu aktivitas ekonomi baik konsumtif maupun produktif. Dalam hal ini, bisnis dan keuangan syariah dapat didorong untuk mempercepat perputaran uang dengan cara menggunakan konsep akad jual-beli dan bagi-hasil, yang dapat menggerakkan produksi barang dan jasa.

Sementara itu, keseimbangan keadilan dapat dicapai dengan mengubah acuan suku bunga floating yang kurang fair sebagai acuan, menjadi SBI Syariah+1; serta pengetatan larangan monopoli.

Terkait sukuk negara, diharapkan penerbitan asset backed sukuk lebih banyak digunakan, karena tipe asset based sukuk memiliki risiko bubble yang sama besarnya dengan obligasi konvensional. Asset backed sukuk dinilai lebih jelas dan dapat menekan resiko, karena sumber pembayarannya berasal dari income stream asset yang menjadi underlying.

Dari sisi ekonomi mikro, diharapkan industri-industri syariah, seperti makanan, farmasi dan kosmetika (food); busana jilbab (fashion); wisata syariah (fun); dan lembaga keuangan syariah (finance); juga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun tantangan bagi industri syariah di atas antara lain, tersedianya badan penyelenggara jaminan produk halal, riding the wave (mengikutsertakan produk lokal), insentif bagi pelaku industri, meningkatnya promosi dan kerjasama internasional, pembangunan infrastruktur dan prasarana, inklusi lembaga keuangan syariah terhadap masyasrakat, terciptanya sistem perdagangan yang adil, serta industri keuangan ramah lingkungan.*

617

Berita Terkait

Comments

Tinggalkan Komentar


(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Peta Situs | Beranda | FAQs | Kontak Kami

Situs ini dibangun dengan tampilan adaptif yang otomatis menyesuaikan bila anda menggunakan perangkat mobile

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,
Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

 
Copyright © 2017 Kementerian PPN / Bappenas
All Rights Reserved